Dualisme Kekuatan Koalisi, DPR Diprediksi Lumpuh
Jum'at, 19 Desember 2014 - 19:41 WIB
Dualisme Kekuatan Koalisi, DPR Diprediksi Lumpuh
A
A
A
JAKARTA - Dualisme kekuatan koalisi (political blocking) DPR Periode 2014-2019 diprediksi akan berlangsung secara permanen di Senayan.
Hal itu disebabkan adanya tarik menarik kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sisa pemilu presiden (Pilpres) 2014 yang berlanjut ke parlemen.
Menurut Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo, keadaan tersebut tak bisa dilepaskan dari tekanan politik di luar Parlemen. Sehingga, DPR yang baru ini diprediksi akan lumpuh.
"Konfigurasi kekuatan parpol hasil pileg ternyata tertekan kepentingan politik pilpres yang menyimpangkan peran anggota DPR sebagai perwakilan rakyat," kata Tommy saat diskusi refleksi akhir tahun kinerja DPR, di Kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).
Tekanan itu, lanjut dia, menyebabkan DPR 2014-2019 akan kehilangan fungsi pokoknya, yakni fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Termasuk fungsi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Di samping itu, kata Tommy, hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif akan terus berlangsung memanas. Sebab, peran DPR bukan lagi mengawasi kebijakan pemerintah secara rasional, melainkan murni kepentingan politik.
"Saat ini DPR memang didominasi oleh KMP, tetapi di dalam setiap rapat pembahasan selalu diboikot KIH. Akibatnya, tidak ada peran dan fungsi DPR yang berjalan," tandasnya.
Hal itu disebabkan adanya tarik menarik kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sisa pemilu presiden (Pilpres) 2014 yang berlanjut ke parlemen.
Menurut Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo, keadaan tersebut tak bisa dilepaskan dari tekanan politik di luar Parlemen. Sehingga, DPR yang baru ini diprediksi akan lumpuh.
"Konfigurasi kekuatan parpol hasil pileg ternyata tertekan kepentingan politik pilpres yang menyimpangkan peran anggota DPR sebagai perwakilan rakyat," kata Tommy saat diskusi refleksi akhir tahun kinerja DPR, di Kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).
Tekanan itu, lanjut dia, menyebabkan DPR 2014-2019 akan kehilangan fungsi pokoknya, yakni fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Termasuk fungsi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Di samping itu, kata Tommy, hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif akan terus berlangsung memanas. Sebab, peran DPR bukan lagi mengawasi kebijakan pemerintah secara rasional, melainkan murni kepentingan politik.
"Saat ini DPR memang didominasi oleh KMP, tetapi di dalam setiap rapat pembahasan selalu diboikot KIH. Akibatnya, tidak ada peran dan fungsi DPR yang berjalan," tandasnya.
(kri)
