Urgensi Mitigasi Bencana

Duka menyelimuti masyarakat Banjarnegara. Musibah tanah longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur beberapa hari menimbun perumahan warga di Dusun Jemblung, Karangkobar.

Hingga kemarin 87 orang ditemukan meninggal. Sebelumnya warga yang dilaporkan hilang sebanyak 108 orang. Jumlah tersebut kemungkinan membengkak karena ternyata banyak pengendara yang tengah lewat jalur di kawasan tersebut turut menjadi korban. Bencana dengan korban yang demikian besar pun mengingatkan kembali bahwa Indonesia berada di wilayah rawan bencana.

Setiap saat bencana dalam berbagai wujud, termasuk tanah longsor, mengancam. Seperti menimpa masyarakat Dusun Jemblung, musibah yang mereka alami sejatinya hanyalah masalah waktu karena mereka tinggal di kawasan paling rawan longsor. Begitu hujan deras melanda beberapa hari, bukit yang membelakangi perkampungan mereka pun ambrol dan menimpa mereka.

Musibah ini kembali menunjukkan lemahnya antisipasi bencana. Masyarakat Dusun Jemblung dibiarkan tidur nyenyak di bawah ancaman bencana hingga ajal benar-benar menjemput secara massal. Di lain pihak, pemerintah tidak menunjukkan ikhtiar mengantisipasi bencana. Respons baru sebatas reaksi atas bencana yang sudah terjadi.

Kondisi demikian bukan hanya kepada masyarakat Jemblung, tapi juga pada daerah dengan kondisi ancaman yang sama. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, sebanyak 40,9 di bawah ancaman longsor. Di antara mereka, ada 4,28 juta balita, 323.000 penyandang disabilitas, dan 3,2 juta lansia.

Mereka inilah yang paling rentan karena sulit menyelamatkan diri. Sebagian besar kelompok ini berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hingga kini mereka hanya bisa pasrah dan berdoa karena longsor setiap saat akan menghampiri mereka.

Berdasar fakta kerawanan dan besarnya potensi korban, pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan antisipatif dengan memitigasi bencana, tidak lagi sebatas bergerak setelah nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah harus mengubah total doktrin penanganan bencana, dari pertolongan menjadi persiapan bencana.

Apalagi sudah ada UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada kasus Dusun Jemblung, barangkali masyarakat setempat sudah sangat memahami daerahnya rawan longsor, karena sebelumnya di kawasan tersebut pernah terjadi longsor. Tapi, pernahkah mereka mendapat pemahaman pentingnya mitigasi seperti mendapat sosialisasi bagaimana menghadapi bencana?

Juga apakah mereka telah memahami apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta bagaimana menyelamatkan diri jika bencana timbul? Atau, lebih serius lagi, pernahkah ada upaya penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana? Fakta yang terjadi, masyarakat masih berdiam diri di rumah meski hujan sangat deras dengan intensitas melebihi 75 milimeter dan terjadi secara terus menerus selama tiga hari.

Selama ini masyarakat juga banyak membuat kolam untuk sumber penghidupan mereka, padahal hal tersebut justru menambah kerawanan longsor. Meski perbukitan masih terlihat hijau, tanaman dan pepohonan yang dikembangkan tidak membantu mengurangi kerawanan longsor.

Saat longsor masyarakat juga tidak bisa bertindak cepat karena tidak ada early warning sehingga bisa secepatnya menyelamatkan diri. Begitu jika harus menyelamatkan diri, mereka tidak tahu akan lari ke mana. Jika memang pemerintah serius memitigasi bencana, seharusnya kawasan Dusun Jemblung dan sekitarnya yang memang sudah diketahui paling rawan longsor dikosongkan dari permukiman.

Tidak seperti saat ini, kawasan perbukitan di kawasan tersebut dipenuhi perkampungan penduduk di berbagai sisi bukit. Langkah pemerintah menyediakan early warning system (EWS) di daerah rawan longsor patut diapresiasi. Tetapi, jika melihat konsep mitigasi bencana, langkah tersebut parsial. Pemerintah harus berani mengambil langkah yang komprehensif. Langkah ini hanya bisa terwujud jika melibatkan keseluruhan stakeholder termasuk masyarakat.