Chozin Chumaidy Jadi Dubes RI untuk Lebanon
Kamis, 18 Desember 2014 - 15:48 WIB
Chozin Chumaidy Jadi Dubes RI untuk Lebanon
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ahmad Chozin Chumaidy sebagai Duta Besar RI untuk Republik Lebanon di Istana Presiden.
Sebelum mengambil sumpah jabatan, Jokowi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chozin.
"Apakah beragama Islam, jika bersedia dilantik maka ikuti dan ulangi kata-kata saya," kata Jokowi di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Chozin yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan bersedia dilantik oleh Presiden Jokowi.
Usai pelantikan, presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan ucapan selamat dan diikuti oleh tamu undangan.
Chozin mengungkapkan harapannya utnuk mempererat hubungan Indoneia dan Lebanon harus diperkuat.
Dia mengaku sudah mengikui seleksi dan uji kelayakan di DPR sebelum ditunjuk menjadi Dubes Lebanon.
"Oh iya, kan syaratnya harus diseleksi, saya diusulkan partai setelah itu diseleksi oleh Kemlu (Kementerian Luar Negeri), lalu diajukan ke DPR untuk fit and proper test oleh Komisi 1 DPR yang dulu," katanya.
Sebelum mengambil sumpah jabatan, Jokowi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chozin.
"Apakah beragama Islam, jika bersedia dilantik maka ikuti dan ulangi kata-kata saya," kata Jokowi di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Chozin yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan bersedia dilantik oleh Presiden Jokowi.
Usai pelantikan, presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan ucapan selamat dan diikuti oleh tamu undangan.
Chozin mengungkapkan harapannya utnuk mempererat hubungan Indoneia dan Lebanon harus diperkuat.
Dia mengaku sudah mengikui seleksi dan uji kelayakan di DPR sebelum ditunjuk menjadi Dubes Lebanon.
"Oh iya, kan syaratnya harus diseleksi, saya diusulkan partai setelah itu diseleksi oleh Kemlu (Kementerian Luar Negeri), lalu diajukan ke DPR untuk fit and proper test oleh Komisi 1 DPR yang dulu," katanya.
(dam)
