Revolusi Mental di Tubuh Kepolisian Diperlukan
Minggu, 14 Desember 2014 - 21:49 WIB
Revolusi Mental di Tubuh Kepolisian Diperlukan
A
A
A
JAKARTA - Revolusi mental di tubuh kepolisian dinilai perlu. Revolusi itu perlu dilakukan mengingat personel kepolisian seringkali bersikap represif dalam menangani aksi unjuk rasa.
Hal demikian dikatakan oleh Presidium BEM se-Nasional, Ucok Syaifudin Ahrom Al-Ayyubi, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2014).
“Seharusnya pihak kepolisian mengedepankan dialog dengan mahasiswa sehingga tidak terjadi bentrok antar kedua belah pihak," kata Ucok.
Menurut Presiden BEM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sikap represif aparat kepolisian terhadap gerakan mahasiswa tidak bisa dibenarkan.
"Oleh karena itu, revolusi mental di tubuh Polri sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh calon Kapolri mendatang. Tentunya calon Kapolri yang cerdas, bertanggung jawab dan dialogis,” tuturnya.
Mengenai kandidat Kapolri pengganti Jenderal Sutarman, Ucok menilai Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk mengubah wajah lembaga kepolisan mendatang.
Kelayakakan itu, lanjut Ucok, bisa dilihat dari rekam jejak intelektualitas Komjen Budi Gunawan. Yakni mulai dari riwayat pendidikan yang ditempuh, PTIK (1986), lulusan terbaik Sespim Polri (1998) dan lulusan terbaik Lemhanas (2005) serta menyandang gelar M.Si. di bidang ilmu politik dan pemerintahan.
Kemudian perjalanan karirnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Desumdaman Polri (2004), Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Polri (2006), Kapolda Jambi (2008), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2010), serta Kapolda Bali (2012) dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Rekam jejak itu merupakan modal utama untuk melakukan perbaikan SDM di tubuh Polri, terutama menciptkan polisi-polisi yang cerdas, berintegritas dan mengedepankan pendekatan dialogis.
“Saya telah mengamati dari sekian jenderal bintang dua dan tiga Polri, hanya Komjen Budi Gunawan yang pantas menjadi Kapolri mendatang. Sebagai Tim Think Thank Polri, dia sangat brilian, produktif menghasilkan karya tulis dan sukses dalam karir," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya mengidam-idamkan calon kapolri yang cerdas seperti demikian.
Sekadar diketahui, gerakan demonstrasi mahasiswa setahun terakhir banyak mengalami aksi kekerasan dari aparat kepolisian.
Bentrok aparat Kepolisian dengan mahasiswa di Jogja, Makasar, Jakarta dan Riau merupakan bentuk otoritarianisme Kepolisian untuk membungkam suara mahasiswa. Kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku dapat informasi bahwa nama-nama calon kapolri pengganti Sutarman telah diproses.
Menurut Neta, Presiden Jokowi akan mempercepat pergantian Kapolri seiring terjadinya sejumlah konflik di daerah.
"Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan," ungkap Neta, Kamis 11 Desember 2014.
Sebelumnya, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.
Menurut Neta, dari kelima nama itu, Presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III DPR. Nama yang dipilih adalah perwira berpangkat komjen senior.
Hal demikian dikatakan oleh Presidium BEM se-Nasional, Ucok Syaifudin Ahrom Al-Ayyubi, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2014).
“Seharusnya pihak kepolisian mengedepankan dialog dengan mahasiswa sehingga tidak terjadi bentrok antar kedua belah pihak," kata Ucok.
Menurut Presiden BEM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sikap represif aparat kepolisian terhadap gerakan mahasiswa tidak bisa dibenarkan.
"Oleh karena itu, revolusi mental di tubuh Polri sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh calon Kapolri mendatang. Tentunya calon Kapolri yang cerdas, bertanggung jawab dan dialogis,” tuturnya.
Mengenai kandidat Kapolri pengganti Jenderal Sutarman, Ucok menilai Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk mengubah wajah lembaga kepolisan mendatang.
Kelayakakan itu, lanjut Ucok, bisa dilihat dari rekam jejak intelektualitas Komjen Budi Gunawan. Yakni mulai dari riwayat pendidikan yang ditempuh, PTIK (1986), lulusan terbaik Sespim Polri (1998) dan lulusan terbaik Lemhanas (2005) serta menyandang gelar M.Si. di bidang ilmu politik dan pemerintahan.
Kemudian perjalanan karirnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Desumdaman Polri (2004), Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Polri (2006), Kapolda Jambi (2008), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2010), serta Kapolda Bali (2012) dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Rekam jejak itu merupakan modal utama untuk melakukan perbaikan SDM di tubuh Polri, terutama menciptkan polisi-polisi yang cerdas, berintegritas dan mengedepankan pendekatan dialogis.
“Saya telah mengamati dari sekian jenderal bintang dua dan tiga Polri, hanya Komjen Budi Gunawan yang pantas menjadi Kapolri mendatang. Sebagai Tim Think Thank Polri, dia sangat brilian, produktif menghasilkan karya tulis dan sukses dalam karir," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya mengidam-idamkan calon kapolri yang cerdas seperti demikian.
Sekadar diketahui, gerakan demonstrasi mahasiswa setahun terakhir banyak mengalami aksi kekerasan dari aparat kepolisian.
Bentrok aparat Kepolisian dengan mahasiswa di Jogja, Makasar, Jakarta dan Riau merupakan bentuk otoritarianisme Kepolisian untuk membungkam suara mahasiswa. Kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku dapat informasi bahwa nama-nama calon kapolri pengganti Sutarman telah diproses.
Menurut Neta, Presiden Jokowi akan mempercepat pergantian Kapolri seiring terjadinya sejumlah konflik di daerah.
"Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan," ungkap Neta, Kamis 11 Desember 2014.
Sebelumnya, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.
Menurut Neta, dari kelima nama itu, Presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III DPR. Nama yang dipilih adalah perwira berpangkat komjen senior.
(hyk)
