Percepat Revitalisasi Angkutan Umum
Rabu, 10 Desember 2014 - 16:40 WIB
Percepat Revitalisasi Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - PemprovDKIJakarta harus mempercepat revitalisasi angkutan umum untuk membenahi kemacetan di Ibu Kota. Keberadaan bus Transjakarta tidak cukup mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam mengatakan, revitalisasi angkutan umum memang memakan waktu lama, tapi tahapan tersebut harus dimulai dari sekarang. Tidak harus menunggu- nunggu waktu tepat, misalnya dimulai dari pembenahan pemberian izin trayek angkutan umum.
“Angkutan umum yang masih dikelola oleh pribadi dan usia kendaraannya di atas 10 tahun tidak boleh lagi diberikan perpanjangan izin trayek,” ujar Edi kemarin. Dengan tidak diberikan izin operasi, tentunya pemilik angkutan umum berpikir agar menyiapkan perusahaan yang berbadan hukum untuk mengelola angkutan transportasi tersebut.
Selama ini mereka berbisnis sendiri-sendiri tanpa pengawasan yang ketat sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Menurutdia, sekitar80% dari seluruharmada angkutanumum di Jakarta dikelola oleh pribadi. Kondisi armadanya berusia tua dan tidak laik jalan, namun keberadaannya tetap saja diberikan ruang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk beroperasi.
“Pembenahan tak cukupduatahun. Harusadakerja keras dari pemerintah,” katanya. Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta Emanuel Kristanto menuturkan dalam upaya revitalisasi angkutan umum, Pemprov DKI meminta bantuan pendampingan dengan Ausaid. Dalam pendampingan itu, Ausaid menyarankan Dishub untuk membuat sistem pengubahan pola pengoperasian angkutan umum dari sistem setoran menjadi sistem penggajian.
Ilham safutra
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam mengatakan, revitalisasi angkutan umum memang memakan waktu lama, tapi tahapan tersebut harus dimulai dari sekarang. Tidak harus menunggu- nunggu waktu tepat, misalnya dimulai dari pembenahan pemberian izin trayek angkutan umum.
“Angkutan umum yang masih dikelola oleh pribadi dan usia kendaraannya di atas 10 tahun tidak boleh lagi diberikan perpanjangan izin trayek,” ujar Edi kemarin. Dengan tidak diberikan izin operasi, tentunya pemilik angkutan umum berpikir agar menyiapkan perusahaan yang berbadan hukum untuk mengelola angkutan transportasi tersebut.
Selama ini mereka berbisnis sendiri-sendiri tanpa pengawasan yang ketat sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Menurutdia, sekitar80% dari seluruharmada angkutanumum di Jakarta dikelola oleh pribadi. Kondisi armadanya berusia tua dan tidak laik jalan, namun keberadaannya tetap saja diberikan ruang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk beroperasi.
“Pembenahan tak cukupduatahun. Harusadakerja keras dari pemerintah,” katanya. Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta Emanuel Kristanto menuturkan dalam upaya revitalisasi angkutan umum, Pemprov DKI meminta bantuan pendampingan dengan Ausaid. Dalam pendampingan itu, Ausaid menyarankan Dishub untuk membuat sistem pengubahan pola pengoperasian angkutan umum dari sistem setoran menjadi sistem penggajian.
Ilham safutra
(bbg)
