Tim Reformasi Tata Kelola Migas Tuai Kritik

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk Kementerian ESDM menuai banyak pertanyaan dan kritik. Pasalnya, jika dilihat dari empat tugas dan fungsi utama, Tim Reformasi banyak melakukan tumpah tindih dan tak bisa memberantas mafia migas.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, tugas tim ini ada empat, yaitu perizinan, mereviu kelembagaan, mereviu undang-undang migas, dan mereviu bisnis. ”Saya melihat tim ini bisa menyelesaikan semuanya. Saya agak kurang percaya jika tim ini dikaitkan dengan pemberantasan mafia migas,” ujarnya pada talkshow ”Reformasi Migas” dalam acara Polemik SINDOTrijaya Network di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

Pada talkshow tersebut hadir pula anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi, Ketua Alumni Aka-demi Migas Ibrahim Hasyim, Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, dan Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng. Menurut Kardaya, kalau untuk memberantas mafia energi migas bukan tim ini yang dibentuk, karena awalnya hanya untuk menjalankan empat tugas tadi.

Tim ini levelnya terlalu rendah karena hanya di bawah Kementerian ESDM. Kardaya menambahkan, tim ini menaruh harapan yang sangat besar terkait dengan permasalahan migas agar bisa terselesaikan. ”Saya melihat tim ini harus secara serius dibenahi mulai dari level dan kewenangan supaya tidak nabrak-nabrak. Saya pribadi berpendapat kalau seandainya tim ini dianggap penting dan serius maka tingkatkan levelnya di bawah presiden langsung,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng mengatakan, berbicara mafia energi migas tentu menyangkut keseluruhan mulai hulu, hilir, ekspor, impor, dan sebagainya. ”Saya masih melihat bahwa pola nabrak-nabrak dan tumpang tindih dalam tim ini. Dengan pola nabrak-nabrak itu pasti ada sesuatu di belakang. Ada kekhawatiran mafia lama keluar, kemudian ada mafia baru yang masuk,” katanya.

Salamuddin menambahkan, Petral sebagai anak perusahaan dari Pertamina yang ditugasi untuk mengimpor atau ekspor langsung ”diserang” oleh tim ini. ”Petral kalau ditabrak terus bisa saja dugaan kita akan ada ganti importir. Kita harus melihat masalah ini mulai dari finansialnya,” ujarnya. Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga mempertanyakan fungsi utama dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

”Jangan-jangan yang perlu direformasi adalah cara kerja pemerintah dan DPR sendirinya,” ujarnya. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi mengatakan, dalam proses rekrutmen anggota tim, tidak sepenuhnya dilakukan oleh kementerian. Faisal Basri sebagai ketua diberikan kewenangan sepenuhnya untuk merekrut siapa yang harus masuk ke tim tersebut.

”Memang tidak bisa dihindari bahwa ada juga yang dari Ditjen Migas, tetapi di luar kementerian tadi ada yang dari perguruan tinggi. Di sini ada komitmen bersama antara Kementerian BUMN dan ESDM untuk bersama-sama menyelesaikan mafia migas,” jelasnya. Fahmi menambahkan, ada tim-tim kecil yang khusus membahas dan mengkaji tentang tata kelola migas, mulai yang berkaitan dengan kelembagaan.

”Kita adalah Tim Reformasi Tata Kelola Migas maka fokus utamanya adalah mereformasi tata kelola, bisnis, dan proses melalui berbagai kajiankajian kemudian memberikan rekomendasi dari kajian tersebut,” ujarnya. Fahmi melanjutkan, fokus yang direformasi adalah tata kelolanya termasuk dalam Petral. Petral sebagai anak perusahaan dari Pertamina masih menggunakan perantara yang dicurigai sebagai anggota migas.

”Kita tidak berpotensi dalam membubarkan Petral, tetapi proses bisnis yang merugikan negara akan kita benahi. Kalau bisnis proses tidak benar maka akan terjadi pembengkakan anggaran,” jelasnya. Meski begitu, banyak yang menaruh harapan Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk memperkuat migas nasional karena masalah di sektor migas sangat kompleks.

Untuk itu perlu dirumuskan tata kelola yang bagus dalam memberantas mafia migas. Hal ini perlu dilakukan pembenahan dan memperkuat rantai suplai Pertamina karena menyangkut hidup orang banyak.

Oktiani endarwati