Pemerintah Lobi KMP Loloskan Perppu Pilkada

Jum'at, 05 Desember 2014 - 14:21 WIB
Pemerintah Lobi KMP...
Pemerintah Lobi KMP Loloskan Perppu Pilkada
A A A
JAKARTA - Pemerintah akan terus melobi Koalisi Merah Putih (KMP) agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bisa diterima DPR.

"Oh iya dong (Lobi KMP). Namanya kan politik ya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakart Pusat, Jumat (5/12/2014).

Sebab, lanjut dia, pemerintah merupakan produk politik. "DPR juga produk politik," kata politikus PDIP ini.

Dia berpandagan, pilkada langsung merupakan keinginan mayoritas masyarakat. "Soal ada fraksi atau partai tidak setuju, itu urusan internal," tuturnya.

Karena itu, tambah Tjahjo, pemerintah yakin bahwa Perppu yang diterbitkan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu nantinya diterima DPR.
(kri)
Berita Terkait
Perludem Sebut Kerangka...
Perludem Sebut Kerangka Hukum Pilkada 2024 Potensi Bermasalah
PKB Tolak Revisi UU...
PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Pernah Ngotot Gelar...
Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Demonstrasi Tolak Revisi...
Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di Malang Ricuh, 2 Polisi dan 3 Jurnalis Terluka
DPR Bakal Sahkan Revisi...
DPR Bakal Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU Hari Ini
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved