DPR Usul Jokowi Buat Skema Reshuffle Menteri
Sabtu, 29 November 2014 - 12:46 WIB
DPR Usul Jokowi Buat Skema Reshuffle Menteri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan skema reshuffle (perombakan) jajaran menteri Kabinet Kerja.
Dia berpendapat, skema itu penting untuk memacu kinerja kabinet, termasuk mengukur keseriusan menteri.
"Presiden sebaiknya memiliki rencana reshuffle dalam tiga (hingga) enam bulan. Mana menteri yang jalan, mana menteri pencitraan dan betul-betul kerja," ujat Fadli dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network bertema Wajah Politik Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Fadli memberikan contoh tentang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang pernah lompat pagar saat inspeksi mendadak (sidak) di tempat penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan diberitakan sejumlah media massa.
Padahal, kata dia, sebenarnya persoalan tenaga kerja adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.
"Misalnya Menhan (Menteri pertahanan) bagaimana caranya TNI-Polri tidak berkelahi lagi. Kalau prioritasnya tidak tahu apa yang mau diselesaikan? Akhirnya pencitraan saja," kata politikus Partai Gerindra itu.
Dia berpendapat, skema itu penting untuk memacu kinerja kabinet, termasuk mengukur keseriusan menteri.
"Presiden sebaiknya memiliki rencana reshuffle dalam tiga (hingga) enam bulan. Mana menteri yang jalan, mana menteri pencitraan dan betul-betul kerja," ujat Fadli dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network bertema Wajah Politik Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Fadli memberikan contoh tentang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang pernah lompat pagar saat inspeksi mendadak (sidak) di tempat penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan diberitakan sejumlah media massa.
Padahal, kata dia, sebenarnya persoalan tenaga kerja adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.
"Misalnya Menhan (Menteri pertahanan) bagaimana caranya TNI-Polri tidak berkelahi lagi. Kalau prioritasnya tidak tahu apa yang mau diselesaikan? Akhirnya pencitraan saja," kata politikus Partai Gerindra itu.
(dam)
