Pemerintahan Jokowi Tak Gentar dengan Interpelasi DPR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak khawatir dengan keinginan DPR menggunakan hak interpelasi terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mengaku siap menjelaskan kepada DPR.
"Interpelasi digunakan untuk mempertanyakan apa dari kenaikan BBM itu. Ya pemerintah sangat siap untuk menjelaskan argumentasi di balik penetapan harga itu," kata Seskab Andi Widjajanto di Istana, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla ini mengatakan, pemerintah menghormati hak interpelasi DPR, pasalnya proses di DPR masih ditunggu sampai selesai.
"Tidak khawatir karena posisi pemerintah sangat jelas," tegas Andi.
Seperti diketahui, Kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) direspons DPR.
Saat ini DPR menggalang hak interpelasi atau bertanya kepada pemerintah untuk menjelaskan dasar kebijakan tersebut.
Hingga Selasa 25 November 2014, sebanyak 157 anggota DPR telah menyatakan dukungannya dengan membubuhkan tanda tangan mendukung interpelasi.
"Interpelasi digunakan untuk mempertanyakan apa dari kenaikan BBM itu. Ya pemerintah sangat siap untuk menjelaskan argumentasi di balik penetapan harga itu," kata Seskab Andi Widjajanto di Istana, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla ini mengatakan, pemerintah menghormati hak interpelasi DPR, pasalnya proses di DPR masih ditunggu sampai selesai.
"Tidak khawatir karena posisi pemerintah sangat jelas," tegas Andi.
Seperti diketahui, Kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) direspons DPR.
Saat ini DPR menggalang hak interpelasi atau bertanya kepada pemerintah untuk menjelaskan dasar kebijakan tersebut.
Hingga Selasa 25 November 2014, sebanyak 157 anggota DPR telah menyatakan dukungannya dengan membubuhkan tanda tangan mendukung interpelasi.
(hyk)