Saat Ini Politik Indonesia dalam Kondisi Cacat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyampaikan, proses politik di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan demokrasi.

Hal itu karena lembaga politik di Indonesia tidak menegakkan identitas negara hukum. Menurutnya, lembaga eksekutif dan legislatif sebagai penggerak negara semestinya menerapkan prinsip demokrasi secara utuh.

"Dua pilar ini harusnya di implementasikan dalam proses politik. Apakah undang-undang kepolitikan mencerminkan negara hukum atau tidak? Menurut saya tidak. Proses saat ini melahirkan demokrasi prosedural yang cacat," ujar Busyro dalam acara diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa 25 November 2014.

Dalam kesempatan itu Busyro mengatakan, banyak kepala daerah hampir menjadi 'pasien' KPK, karena ditemukan adanya 400 izin usaha pertambangan yang bermasalah.

"Sebagian besar yang menikmati itu asing yang difasilitasi. Bukannya kita anti asing. Kemudian bila asing difasilitasi sedemikian rupa dan negara hukum menjadi rontok. Ini fakta bahwa negara kita sedang dalam penggerusan demokrasi," ungkapnya.