Larang Menterinya ke DPR, Jokowi Ciptakan Konflik Baru
Selasa, 25 November 2014 - 13:28 WIB
Larang Menterinya ke DPR, Jokowi Ciptakan Konflik Baru
A
A
A
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya menghadiri undangan rapat dengan DPR dinilai kurang tepat.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengatakan, Jokowi seharusnya bisa memisahkan dinamika parlemen dengan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang seharusnya berkoordinasi dengan DPR.
"Melarang menteri rapat dengan DPR, itu sama saja Jokowi membuka ruang konflik baru dengan DPR. Ini tidak baik untuk hubungan bernegara," ujar Idil ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (25/11/2014).
Dia mengingatkan, Jokowi seharusnya tidak terlalu protektif terhadap para menterinya. Apalagi, sejak menteri tersebut dilantik, maka saat itu pula seharusnya mereka punya kewajiban bekerja sama dengan DPR.
Menurutnya, pernyataan Jokowi mempertanyakan undangan rapat dari DPR kepada menterinya yang baru satu bulan menjabat adalah sikap yang keliru.
Sebaliknya, kata Idil, beberapa kebijakan pemerintah dalam sebulan pertama ini seharus dijelaskan oleh para menteri kepada DPR. "Terutama kenaikan BBM. Itu kan harus dijelaskan ke DPR biar publik tahu," terangnya.
Salah satu menteri yang membuat pernyataan menolak hadir rapat dengan DPR adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Hingga hari ini belum ada satu pun menteri Jokowi yang menghadiri undangan 11 komisi yang ada di DPR.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengatakan, Jokowi seharusnya bisa memisahkan dinamika parlemen dengan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang seharusnya berkoordinasi dengan DPR.
"Melarang menteri rapat dengan DPR, itu sama saja Jokowi membuka ruang konflik baru dengan DPR. Ini tidak baik untuk hubungan bernegara," ujar Idil ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (25/11/2014).
Dia mengingatkan, Jokowi seharusnya tidak terlalu protektif terhadap para menterinya. Apalagi, sejak menteri tersebut dilantik, maka saat itu pula seharusnya mereka punya kewajiban bekerja sama dengan DPR.
Menurutnya, pernyataan Jokowi mempertanyakan undangan rapat dari DPR kepada menterinya yang baru satu bulan menjabat adalah sikap yang keliru.
Sebaliknya, kata Idil, beberapa kebijakan pemerintah dalam sebulan pertama ini seharus dijelaskan oleh para menteri kepada DPR. "Terutama kenaikan BBM. Itu kan harus dijelaskan ke DPR biar publik tahu," terangnya.
Salah satu menteri yang membuat pernyataan menolak hadir rapat dengan DPR adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Hingga hari ini belum ada satu pun menteri Jokowi yang menghadiri undangan 11 komisi yang ada di DPR.
(kur)
