Kawal Janji Pemerintah
Kamis, 20 November 2014 - 12:44 WIB
Kawal Janji Pemerintah
A
A
A
Pro dan kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terus bergema, padahal palu sudah diketuk. Dengan demikian, ruang protes kenaikan harga BBM bersubsidi sejatinya sudah tertutup rapat, sebab tidak mungkin pemerintah kembali membatalkan keputusan yang sudah diumumkan ke masyarakat.
Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawal dan mengawasi janji pemerintah seputar alokasi pengalihan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian kompensasi terhadap rakyat miskin yang terdampak langsung dari kebijakan tidak populer itu.
Terkait pertumbuhan perekonomian nasional pascakenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksi akan terjadi perlambatan dari perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% menjadi 5,1% hingga akhir tahun ini. Tak bisa dihindari bahwa kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp2.000 per liter pasti menyeret laju angka inflasi.
Berdasarkan hitung-hitungan versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan harga bahan bakar tersebut mendorong laju inflasi sekitar 2,27%. Meski angka inflasi terkerek naik, pihak Bank Indonesia (BI) tidak terlalu khawatir karena diperkirakan hanya akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu, bank sentral memprediksi angka inflasi terkendali lagi dan fundamental ekonomi akan semakin kuat.
Ya, harapannya seperti itu. Tak bisa dimungkiri dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan merasuk ke segala sektor kehidupan tidak terkecuali terhadap penyaluran kredit perbankan. Meski sifatnya sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengaku kenaikan harga premium dan solar tersebut mendorong peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) perbankan.
Untuk menghindari “penyakit” NPL yang paling ditakuti kalangan bankir, kesungguhan pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM ke sektor produktif harus segera diefektifkan yang bisa memicu pergerakan ekonomi lebih cepat. Sementara itu, BI merespons kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mendongkrak suku bunga acuan (BI Rate ) dari sebesar 7,5% menjadi 7,75%.
Sudah menjadi tradisi bila bunga acuan bank sentral naik maka dalam waktu singkat pihak perbankan juga mulai mengutak-atik suku bunga kredit. Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter akan menghemat anggaran sekitar Rp9,5 triliun, dengan asumsi nilai tukar rupiah sekitar Rp11.900 perUSD dan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD99 per barel hingga akhir tahun ini.
Lalu, sejauh mana penghematan yang bisa diraih pemerintah untuk tahun depan? Pihak Kementerian Keuangan belum berani menyebutkan angka pasti, hanya memperkirakan rentang penghematan pada kisaran Rp110 triliun sampai dengan Rp140 triliun.
Alasannya, sepanjang asumsi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 belum disepakati terkait nila itu karrupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ICP, sulit memprediksi angka penghematan. Kini masyarakat suka atau tidak suka sudah “menikmati” harga premium dan solar yang semakin mendekati harga keekonomian, dan pemerintah mulai memberanikan diri membebaskan negara dari sanderaan subsidi BBM yang terus menekan anggaran sepanjang tahun.
Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang? Publik tinggal menunggu pembuktian janji dari pemerintah, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi yang akan mengalihkan biaya subsidi BBM untuk sektor produktif yang dimulai dengan pembenahan infrastruktur, saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang didampingi para menteri di bidang perekonomian.
Apa saja yang dijanjikan pemerintah? Mulai jaringan irigasi yang mengairi sekitar 3 juta hektare (ha) sawah yang akan direhabilitasi dan pembuatan jaringan irigasi baru sekitar 1 juta ha serta pembangunan 30 waduk. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol sekitar 1.000 km serta pemeliharaan jalan 46.770 km.
Dari sisi kemaritiman, selain membangun 24 pelabuhan, pemerintah juga menganggarkan pembelian kapal laut. Pemerintah juga mencanangkan pembangunan 15 bandar udara dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, diikuti pengembangan transportasi massal pada 29 kota seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. Catat, janji adalah utang.
Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawal dan mengawasi janji pemerintah seputar alokasi pengalihan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian kompensasi terhadap rakyat miskin yang terdampak langsung dari kebijakan tidak populer itu.
Terkait pertumbuhan perekonomian nasional pascakenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksi akan terjadi perlambatan dari perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% menjadi 5,1% hingga akhir tahun ini. Tak bisa dihindari bahwa kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp2.000 per liter pasti menyeret laju angka inflasi.
Berdasarkan hitung-hitungan versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan harga bahan bakar tersebut mendorong laju inflasi sekitar 2,27%. Meski angka inflasi terkerek naik, pihak Bank Indonesia (BI) tidak terlalu khawatir karena diperkirakan hanya akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu, bank sentral memprediksi angka inflasi terkendali lagi dan fundamental ekonomi akan semakin kuat.
Ya, harapannya seperti itu. Tak bisa dimungkiri dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan merasuk ke segala sektor kehidupan tidak terkecuali terhadap penyaluran kredit perbankan. Meski sifatnya sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengaku kenaikan harga premium dan solar tersebut mendorong peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) perbankan.
Untuk menghindari “penyakit” NPL yang paling ditakuti kalangan bankir, kesungguhan pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM ke sektor produktif harus segera diefektifkan yang bisa memicu pergerakan ekonomi lebih cepat. Sementara itu, BI merespons kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mendongkrak suku bunga acuan (BI Rate ) dari sebesar 7,5% menjadi 7,75%.
Sudah menjadi tradisi bila bunga acuan bank sentral naik maka dalam waktu singkat pihak perbankan juga mulai mengutak-atik suku bunga kredit. Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter akan menghemat anggaran sekitar Rp9,5 triliun, dengan asumsi nilai tukar rupiah sekitar Rp11.900 perUSD dan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD99 per barel hingga akhir tahun ini.
Lalu, sejauh mana penghematan yang bisa diraih pemerintah untuk tahun depan? Pihak Kementerian Keuangan belum berani menyebutkan angka pasti, hanya memperkirakan rentang penghematan pada kisaran Rp110 triliun sampai dengan Rp140 triliun.
Alasannya, sepanjang asumsi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 belum disepakati terkait nila itu karrupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ICP, sulit memprediksi angka penghematan. Kini masyarakat suka atau tidak suka sudah “menikmati” harga premium dan solar yang semakin mendekati harga keekonomian, dan pemerintah mulai memberanikan diri membebaskan negara dari sanderaan subsidi BBM yang terus menekan anggaran sepanjang tahun.
Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang? Publik tinggal menunggu pembuktian janji dari pemerintah, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi yang akan mengalihkan biaya subsidi BBM untuk sektor produktif yang dimulai dengan pembenahan infrastruktur, saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang didampingi para menteri di bidang perekonomian.
Apa saja yang dijanjikan pemerintah? Mulai jaringan irigasi yang mengairi sekitar 3 juta hektare (ha) sawah yang akan direhabilitasi dan pembuatan jaringan irigasi baru sekitar 1 juta ha serta pembangunan 30 waduk. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol sekitar 1.000 km serta pemeliharaan jalan 46.770 km.
Dari sisi kemaritiman, selain membangun 24 pelabuhan, pemerintah juga menganggarkan pembelian kapal laut. Pemerintah juga mencanangkan pembangunan 15 bandar udara dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, diikuti pengembangan transportasi massal pada 29 kota seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. Catat, janji adalah utang.
(bbg)
