Naikkan BBM, ICW Sebut Jokowi Cuma Ambil Jalan Pintas
Rabu, 19 November 2014 - 18:24 WIB
Naikkan BBM, ICW Sebut Jokowi Cuma Ambil Jalan Pintas
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai jalan pintas yang diambil Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), untuk mendapatkan ruang fiskal yang lebih, guna membiayai program pembangunan.
Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas dalam diskusi bertajuk Kritisi Kenaikan Harga BBM di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).
"Penaikan harga BBM merupakan hal 'termudah' yang dilakukan Jokowi-JK dalam rangka menyehatkan APBN," kata Firdaus.
Meski kenaikan harga BBM akan menyehatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam kesempatan itu Firdaus mempertanyakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan besar lain yang juga menjadi tidak sehatnya pengelolaan APBN Indonesia. Salah satunya adalah piutang negara.
Firdaus menyebutkan, berdasarkan catatan ICW, besaran piutang negara pada tahun 2013 sudah mencapai Rp259,8 triliun. Pemerintah pun juga dituntut merealisasikan atau menagih piutang negara tersebut.
"Jokowi sudah berani mencabut subsidi BBM, dia pun juga harus berani menagih penyelesaian piutang negara yang belum terbayar," kata Firdaus.
"Tanpa kesungguhan dan keberanian, maka piutang negara ini akan berpotensi untuk hilang dan tidak tertagih," imbuh dia.
Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas dalam diskusi bertajuk Kritisi Kenaikan Harga BBM di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).
"Penaikan harga BBM merupakan hal 'termudah' yang dilakukan Jokowi-JK dalam rangka menyehatkan APBN," kata Firdaus.
Meski kenaikan harga BBM akan menyehatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam kesempatan itu Firdaus mempertanyakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan besar lain yang juga menjadi tidak sehatnya pengelolaan APBN Indonesia. Salah satunya adalah piutang negara.
Firdaus menyebutkan, berdasarkan catatan ICW, besaran piutang negara pada tahun 2013 sudah mencapai Rp259,8 triliun. Pemerintah pun juga dituntut merealisasikan atau menagih piutang negara tersebut.
"Jokowi sudah berani mencabut subsidi BBM, dia pun juga harus berani menagih penyelesaian piutang negara yang belum terbayar," kata Firdaus.
"Tanpa kesungguhan dan keberanian, maka piutang negara ini akan berpotensi untuk hilang dan tidak tertagih," imbuh dia.
(maf)
