Fraksi Demokrat Resmi Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 18 November 2014 - 15:19 WIB
Fraksi Demokrat Resmi Tolak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR resmi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang baru saja diumumkan pemerintah.
Mereka berpendapat, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk saat ini tidak tepat. Pasalnya, harga minyak dunia tengah mengalami penurunan.
"Jauh diharga bawah asumsi APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan) 2014 yakni 105 dollar per barel," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Kenaikan harga BBM ini juga tidak tepat karena defisit anggaran dan cashflow dalam keadaan aman. Terlebih, tahun lalu harga BBM bersubsidi baru dinaikkan.
"Dan tahun 2014 ini tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG) juga mengalami kenaikan," terangnya.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah. Namun begitu, perlu ada penjelasan terkait kebijakan tersebut.
"Pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, serta dari mana dana itu? Pemerintah juga harus menjelaskan, bagaimana cara menentukan rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ungkapnya.
Atas hal itu Fraksi Partai Demokrat mengusulkan, agar DPR menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada Presiden dan Pemerintah tentang hal yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Di dewan (DPR) tentu ada mekanisme. Pertama kita akan bertanya," pungkasnya.
Sekadar informasi, mulai tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubdisi naik senilai Rp2.000. Harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 sementara untuk jenis solar yang sebelumnya Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Mereka berpendapat, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk saat ini tidak tepat. Pasalnya, harga minyak dunia tengah mengalami penurunan.
"Jauh diharga bawah asumsi APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan) 2014 yakni 105 dollar per barel," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Kenaikan harga BBM ini juga tidak tepat karena defisit anggaran dan cashflow dalam keadaan aman. Terlebih, tahun lalu harga BBM bersubsidi baru dinaikkan.
"Dan tahun 2014 ini tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG) juga mengalami kenaikan," terangnya.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah. Namun begitu, perlu ada penjelasan terkait kebijakan tersebut.
"Pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, serta dari mana dana itu? Pemerintah juga harus menjelaskan, bagaimana cara menentukan rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ungkapnya.
Atas hal itu Fraksi Partai Demokrat mengusulkan, agar DPR menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada Presiden dan Pemerintah tentang hal yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Di dewan (DPR) tentu ada mekanisme. Pertama kita akan bertanya," pungkasnya.
Sekadar informasi, mulai tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubdisi naik senilai Rp2.000. Harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 sementara untuk jenis solar yang sebelumnya Rp5.500 menjadi Rp7.500.
(maf)
