KIH-KMP Damai, Tjatur: Alhamdulillah Lega
KIH-KMP Damai, Tjatur: Alhamdulillah Lega
A
A
A
JAKARTA - Dua kubu di DPR, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) telah menandatangani kesepakatan damai pada Senin (17/11/2014).
Kesepakatan damai itu memiliki kesan sendiri bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. "Alhamdulillah, lega," ujar Tjatur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Tjatur mengaku legar karena DPR sudah tidak terbelah lagi dan bisa langsung bekerja sebagaimana fungsinya.
Kalaupun ada beberapa fraksi yang merasa berat atas keputusan itu, menurutnya, itu hanya beberapa orang saja.
Menurut dia, terpenting semangatnya adalah DPR bisa bersatu dan bekerja. Soal perbedaan pendapat itu hal biasa dan bisa didiskusikan bersama.
"Ya wajar lah itu perbedaan satu dua orang, yang penting kita bisa sama-sama di DPR," tandasnya.
Dengan begitu, kata dia, fraksi-fraksi anggota KIH segera menyerahkan susunan nama alat kelengkapan Dewan (AKD) untuk disahkan dalam rapat paripurna.
Kemudian, membentuk Baleg yang terdiiri atas dua pimpinan dari KMP dan dua pimpinan dari KIH sehingga, bisa langsung merevisi Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPR.
"Ya tentunya (merevisi) bersama dengan pemerintah (Kemenkum HAM)," katanya.
Kesepakatan damai itu memiliki kesan sendiri bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. "Alhamdulillah, lega," ujar Tjatur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Tjatur mengaku legar karena DPR sudah tidak terbelah lagi dan bisa langsung bekerja sebagaimana fungsinya.
Kalaupun ada beberapa fraksi yang merasa berat atas keputusan itu, menurutnya, itu hanya beberapa orang saja.
Menurut dia, terpenting semangatnya adalah DPR bisa bersatu dan bekerja. Soal perbedaan pendapat itu hal biasa dan bisa didiskusikan bersama.
"Ya wajar lah itu perbedaan satu dua orang, yang penting kita bisa sama-sama di DPR," tandasnya.
Dengan begitu, kata dia, fraksi-fraksi anggota KIH segera menyerahkan susunan nama alat kelengkapan Dewan (AKD) untuk disahkan dalam rapat paripurna.
Kemudian, membentuk Baleg yang terdiiri atas dua pimpinan dari KMP dan dua pimpinan dari KIH sehingga, bisa langsung merevisi Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPR.
"Ya tentunya (merevisi) bersama dengan pemerintah (Kemenkum HAM)," katanya.
(dam)
Explore More