Penjelasan Pemerintah Soal Kabar WNI Jadi Warga Malaysia
A
A
A
JAKARTA - Kabar mengenai eksodus warga sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ke wilayah Sabah, Malaysia, dibantah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno.
"Tidak ada masalah, jadi memang masyarakat sana (Nunukan) bersaudara dengan yang ada di Malaysia," kata Tedjo di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu 16 November 2014 malam.
Dia menambahkan, antara Indonesia dengan Malaysia di daerah Nunukan, memang tidak ada pembatas yang menonjol.
"Hanya patok. Kalau di sana (Nunukan) kalau ada acara, ya mereka bersama-sama satu rombongan, satu keluarga ya sama-sama. Jadi kalau dikatakan eksodus, enggak," tuturnya.
Dia pun mengakui, belum ada pembangunan di wilayah Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia itu.
"Di wilayah perbatasan ini, di wilayah kita, memang belum ada pembangunan apa-apa. Tapi Malaysia juga hanya kebun. Sehingga orang-orang kita ini kerja di sana, belanja di sana (Malaysia)," imbuhnya.
Pemerintah, kata dia, berencana membangun perbatasan di sana.
"Kita harus mendorong, pemerintah, bangun perbatasan menjadi halaman depan Republik ini. Jadi tidak ada ketimpangan antara pihak Malaysia dan Indonesia. Klaim bisa saja terjadi, tapi bisa dibicarakan bersama. Patoknya masih ada di sana. Tetap disepakati," ungkapnya.
Dia pun membantah ada klaim pihak Malaysia terhadap daerah di Nunukan.
"Tidak diklaim. Tapi bisa terjadi karena hutan dan perkebunan masuk, nanti bisa kita tertibkan," pungkasnya.
"Tidak ada masalah, jadi memang masyarakat sana (Nunukan) bersaudara dengan yang ada di Malaysia," kata Tedjo di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu 16 November 2014 malam.
Dia menambahkan, antara Indonesia dengan Malaysia di daerah Nunukan, memang tidak ada pembatas yang menonjol.
"Hanya patok. Kalau di sana (Nunukan) kalau ada acara, ya mereka bersama-sama satu rombongan, satu keluarga ya sama-sama. Jadi kalau dikatakan eksodus, enggak," tuturnya.
Dia pun mengakui, belum ada pembangunan di wilayah Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia itu.
"Di wilayah perbatasan ini, di wilayah kita, memang belum ada pembangunan apa-apa. Tapi Malaysia juga hanya kebun. Sehingga orang-orang kita ini kerja di sana, belanja di sana (Malaysia)," imbuhnya.
Pemerintah, kata dia, berencana membangun perbatasan di sana.
"Kita harus mendorong, pemerintah, bangun perbatasan menjadi halaman depan Republik ini. Jadi tidak ada ketimpangan antara pihak Malaysia dan Indonesia. Klaim bisa saja terjadi, tapi bisa dibicarakan bersama. Patoknya masih ada di sana. Tetap disepakati," ungkapnya.
Dia pun membantah ada klaim pihak Malaysia terhadap daerah di Nunukan.
"Tidak diklaim. Tapi bisa terjadi karena hutan dan perkebunan masuk, nanti bisa kita tertibkan," pungkasnya.
(maf)