Parlemen Asia-Pasifik Sepakati Deklarasi Surabaya
Jum'at, 14 November 2014 - 07:02 WIB
Parlemen Asia-Pasifik Sepakati Deklarasi Surabaya
A
A
A
SURABAYA - Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post 2015 Development Agenda menyepakati Deklarasi Surabaya untuk mengawal agenda pembangunan dalam hal pencapaian MDGs.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati mengatakan deklarasi tersebut mencerminkan beragam hal yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian MDGs pada 2015
mendatang akan berakhir.
Selain itu juga merangkum aspirasi-aspirasi apa saja yang tertinggal dari agenda pembangunan milenium.
"Kita memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai target MDGs. Khususnya isu yang sedang hangat mengenai isu terorisme dan ekstrimisme. Kemudian tentang perubahan iklim dan
bencana alam. Diharapkan anggota DPR ini akan menjalin hubungan yang sangat erat dengan pemerintahnya serta merangkul anggota parlemen dalam mencapai targetnya," ujar Nurhayati di
Hotel Sangri La Surabaya, Kamis 13 November kemarin.
Nurhayati mengatakan, dalam deklarasi tersebut para delegasi menekankan pentingnya keterhubungan secara nasional dalam agenda-agenda pembangunan global.
Pasalnya, seringkali pemerintah tidak memberikan informasi kepada parlemen terkait dengan pencapaian MDGs.
"Ini salah satu keprihatinan anggota parlemen lainnya, sehingga pada akhirnya dukungan politik terjadap pencapaian MDGs tidak begitu kuat," kata dia.
Lebih lanjut mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Deklarasi Surabaya juga berisikan mengenai pentingnya agenda pembangunan kedepan.
Di mana, pembangunan yang menitikberatkan pada hidup layak."Maka dari itu pemenuhan aspek-aspek mendasar menjadi krusial," kata dia.
Deklarasi yang dihadiri 20 parlemen negara Asia Pasifik tersebut juga menyoroti hal-hal yang selama ini lepas dari MDGs. Di antaranya konflik, perang dan juga penguatan tata kelola pemerintahan.
"Dampak dari konflik itu kan pada akhirnya memberikan kerugian besar dalam hal pembangunan. Lalu juga demokrasi yang tercermin dari semakin efektifnya tata kelola pemerintahan termasuk
transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik secara mendasar," jelasnya.
Nurhayati mengatakan sempat diusulkan pembentukan panitia kerja di masing-masing parlemen untuk mengawal capaian MDGs.
Panitia kerja tersebut juga memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015.
"Penting bagi anggota DPR RI memberikan kepedulian untuk sosialisasi terhadap masyarakat ini bukan produk tetapi amanat UUD kita," katanya.
Menurut dia, pertemuan antarparlemen Asia Pasifik tersebut tepat pada waktunya. Pasalnya, sebentar lagi akan selesai pelaksanaan agenda pembangunan milenium.
Nurhayati menegaskan keterlibatan parlemen sangatlah penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Parlemen penting untuk tetap mendiskusikan isu-isu yang dibawa ke level internasional.
"Vital juga untuk terlibat dalam pembahasan di level internasionalnya," katanya. Setelah disepakatinya deklarasi tersebut, setiap delegasi akan menindaklanjutinya di negara masing-masing.
Di mana akan disampaikan apa saja yang telah disepakati didalam parlemennya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati mengatakan deklarasi tersebut mencerminkan beragam hal yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian MDGs pada 2015
mendatang akan berakhir.
Selain itu juga merangkum aspirasi-aspirasi apa saja yang tertinggal dari agenda pembangunan milenium.
"Kita memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai target MDGs. Khususnya isu yang sedang hangat mengenai isu terorisme dan ekstrimisme. Kemudian tentang perubahan iklim dan
bencana alam. Diharapkan anggota DPR ini akan menjalin hubungan yang sangat erat dengan pemerintahnya serta merangkul anggota parlemen dalam mencapai targetnya," ujar Nurhayati di
Hotel Sangri La Surabaya, Kamis 13 November kemarin.
Nurhayati mengatakan, dalam deklarasi tersebut para delegasi menekankan pentingnya keterhubungan secara nasional dalam agenda-agenda pembangunan global.
Pasalnya, seringkali pemerintah tidak memberikan informasi kepada parlemen terkait dengan pencapaian MDGs.
"Ini salah satu keprihatinan anggota parlemen lainnya, sehingga pada akhirnya dukungan politik terjadap pencapaian MDGs tidak begitu kuat," kata dia.
Lebih lanjut mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Deklarasi Surabaya juga berisikan mengenai pentingnya agenda pembangunan kedepan.
Di mana, pembangunan yang menitikberatkan pada hidup layak."Maka dari itu pemenuhan aspek-aspek mendasar menjadi krusial," kata dia.
Deklarasi yang dihadiri 20 parlemen negara Asia Pasifik tersebut juga menyoroti hal-hal yang selama ini lepas dari MDGs. Di antaranya konflik, perang dan juga penguatan tata kelola pemerintahan.
"Dampak dari konflik itu kan pada akhirnya memberikan kerugian besar dalam hal pembangunan. Lalu juga demokrasi yang tercermin dari semakin efektifnya tata kelola pemerintahan termasuk
transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik secara mendasar," jelasnya.
Nurhayati mengatakan sempat diusulkan pembentukan panitia kerja di masing-masing parlemen untuk mengawal capaian MDGs.
Panitia kerja tersebut juga memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015.
"Penting bagi anggota DPR RI memberikan kepedulian untuk sosialisasi terhadap masyarakat ini bukan produk tetapi amanat UUD kita," katanya.
Menurut dia, pertemuan antarparlemen Asia Pasifik tersebut tepat pada waktunya. Pasalnya, sebentar lagi akan selesai pelaksanaan agenda pembangunan milenium.
Nurhayati menegaskan keterlibatan parlemen sangatlah penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Parlemen penting untuk tetap mendiskusikan isu-isu yang dibawa ke level internasional.
"Vital juga untuk terlibat dalam pembahasan di level internasionalnya," katanya. Setelah disepakatinya deklarasi tersebut, setiap delegasi akan menindaklanjutinya di negara masing-masing.
Di mana akan disampaikan apa saja yang telah disepakati didalam parlemennya.
(whb)
