Janji buat Investor
Selasa, 11 November 2014 - 11:23 WIB
Janji buat Investor
A
A
A
Sejumlah proyek yang menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan ditawarkan kepada investor asing. Dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2014 di Beijing, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah membuka berbagai peluang usaha yang menjanjikan keuntungan bagi investor asing.
Mulai dari sektor energi yang meliputi bidang kelistrikan dan kilang minyak. Sektor transportasi dan perhubungan yang terdiri atas, bidang perkeretaapian, bandara udara (bandara) dan jalan tol, pelabuhan laut hingga tol laut. Untuk melicinkan masuknya para pemodal asing tersebut, Presiden Jokowi berjanji membabat semua hambatan yang selama ini dikeluhkan investor.
Di depan ratusan CEO, Presiden Jokowi langsung mempresentasikan “dagangannya” yang dibumbui dengan angka-angka dari target yang diinginkan serta menyampaikan apa yang dibutuhkan pemerintah.Di bidang kelistrikan yang kini di ambang krisis karena terbatasnya pembangunan pembangkit, pemerintah berharap investor asing bisa segera berpartisipasi meraih peluang untuk membangun pembangkit baru.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah mematok penambahan kapasitas listrik sebanyak 35.000 MW yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekitar 15.000 MW dan pihak swasta menyumbang sebesar 20.000 MW. Saat ini terdapat sekitar 5.765 pembangkit listrik dengan kapasitas 46.103 MW.
Dari angka tersebut, kapasitas pembangkit milik PLN menyumbangkan sebesar 34.205 MW dan kapasitas pembangkit punya swasta mengalirkan sebesar 11.898 MW atau sekitar 25% dari kapasitas nasional. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir ini, kebutuhan listrik semakin membengkak bahkan sejumlah wilayah di Indonesia terpaksa harus “menikmati” pemadaman listrik secara bergilir.
Bisa dibayangkan bila persoalan kelistrikan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka dampaknya akan langsung berpengaruh terhadap daya saing bangsa ini. Peluang lain di sektor energi yang ditawarkan pemerintah adalah pembangunan kilang minyak (refinery). Selama ini pembangunan kilang terabaikan.
Padahal untuk meminimalkan impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung dari tahun ke tahun, dan menjadi sumber utama yang menekan defisit neraca perdagangan, pembangunan kilang minyak baru salah satu kuncinya.
Untuk sektor transportasi dan perhubungan, Presiden Jokowi membeberkan betapa Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk bidang pelabuhan dan bandara serta jalur kereta api yang akan dibangun di luar Jawa. Saat ini bandara yang ada sudah jauh dari kebutuhan selain memiliki terminal yang kecil juga runway yang masih pendek. Begitu pula dengan kapasitas pelabuhan yang sangat terbatas sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Persoalan kapasitas pelabuhan ini semakin penting ketika pemerintah menyatakan program tol laut akan menjadi mesin utama pembangkit perekonomian nasional. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah mencanangkan membangun dan memperluas sebanyak 24 pelabuhan.
Tentu, besar harapan kita “dagangan” Presiden Jokowi yang ditawarkan kepada ratusan investor dalam APEC CEO Summit 2014 di Negeri Panda itu membuahkan hasil yang memadai. Berbagai peluang yang ditawarkan Presiden memang cukup menggiurkan untuk pemodal dalam meraih keuntungan.
Sebenarnya apa yang dilakukan pendahulu Jokowi terhadap investor asing tidak kalah menariknya, tetapi realisasinya tak begitu meyakinkan. Kenapa? Situasi dan kondisi domestik tidak bersahabat dengan semangat investor yang sudah membayangkan keuntungan di depan mata.
Persoalan domestik seperti birokrasi yang menyangkut perizinan yang berbelit-belit, pembebasan lahan yang berlarut-larut, ekonomi biaya tinggi, urusan logistik dengan biaya mahal hingga kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang masih sering bertolak belakang, belum ada yang berubah secara signifikan hingga saat ini. Jadi, janji Presiden Jokowi membabat semua penghambat itu sebagaimana diucapkan di depan investor wajib segera ditunaikan.
Mulai dari sektor energi yang meliputi bidang kelistrikan dan kilang minyak. Sektor transportasi dan perhubungan yang terdiri atas, bidang perkeretaapian, bandara udara (bandara) dan jalan tol, pelabuhan laut hingga tol laut. Untuk melicinkan masuknya para pemodal asing tersebut, Presiden Jokowi berjanji membabat semua hambatan yang selama ini dikeluhkan investor.
Di depan ratusan CEO, Presiden Jokowi langsung mempresentasikan “dagangannya” yang dibumbui dengan angka-angka dari target yang diinginkan serta menyampaikan apa yang dibutuhkan pemerintah.Di bidang kelistrikan yang kini di ambang krisis karena terbatasnya pembangunan pembangkit, pemerintah berharap investor asing bisa segera berpartisipasi meraih peluang untuk membangun pembangkit baru.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah mematok penambahan kapasitas listrik sebanyak 35.000 MW yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekitar 15.000 MW dan pihak swasta menyumbang sebesar 20.000 MW. Saat ini terdapat sekitar 5.765 pembangkit listrik dengan kapasitas 46.103 MW.
Dari angka tersebut, kapasitas pembangkit milik PLN menyumbangkan sebesar 34.205 MW dan kapasitas pembangkit punya swasta mengalirkan sebesar 11.898 MW atau sekitar 25% dari kapasitas nasional. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir ini, kebutuhan listrik semakin membengkak bahkan sejumlah wilayah di Indonesia terpaksa harus “menikmati” pemadaman listrik secara bergilir.
Bisa dibayangkan bila persoalan kelistrikan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka dampaknya akan langsung berpengaruh terhadap daya saing bangsa ini. Peluang lain di sektor energi yang ditawarkan pemerintah adalah pembangunan kilang minyak (refinery). Selama ini pembangunan kilang terabaikan.
Padahal untuk meminimalkan impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung dari tahun ke tahun, dan menjadi sumber utama yang menekan defisit neraca perdagangan, pembangunan kilang minyak baru salah satu kuncinya.
Untuk sektor transportasi dan perhubungan, Presiden Jokowi membeberkan betapa Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk bidang pelabuhan dan bandara serta jalur kereta api yang akan dibangun di luar Jawa. Saat ini bandara yang ada sudah jauh dari kebutuhan selain memiliki terminal yang kecil juga runway yang masih pendek. Begitu pula dengan kapasitas pelabuhan yang sangat terbatas sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Persoalan kapasitas pelabuhan ini semakin penting ketika pemerintah menyatakan program tol laut akan menjadi mesin utama pembangkit perekonomian nasional. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah mencanangkan membangun dan memperluas sebanyak 24 pelabuhan.
Tentu, besar harapan kita “dagangan” Presiden Jokowi yang ditawarkan kepada ratusan investor dalam APEC CEO Summit 2014 di Negeri Panda itu membuahkan hasil yang memadai. Berbagai peluang yang ditawarkan Presiden memang cukup menggiurkan untuk pemodal dalam meraih keuntungan.
Sebenarnya apa yang dilakukan pendahulu Jokowi terhadap investor asing tidak kalah menariknya, tetapi realisasinya tak begitu meyakinkan. Kenapa? Situasi dan kondisi domestik tidak bersahabat dengan semangat investor yang sudah membayangkan keuntungan di depan mata.
Persoalan domestik seperti birokrasi yang menyangkut perizinan yang berbelit-belit, pembebasan lahan yang berlarut-larut, ekonomi biaya tinggi, urusan logistik dengan biaya mahal hingga kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang masih sering bertolak belakang, belum ada yang berubah secara signifikan hingga saat ini. Jadi, janji Presiden Jokowi membabat semua penghambat itu sebagaimana diucapkan di depan investor wajib segera ditunaikan.
(bbg)
