Tolak BBM Naik, Politikus PDIP Enggak Takut Sanksi Partai
Senin, 10 November 2014 - 18:45 WIB
Tolak BBM Naik, Politikus PDIP Enggak Takut Sanksi Partai
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon tetap menolak langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya terdapat statement dari Ketua DPD PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan, PDIP akan memberi sanksi kadernya yang tidak mendukung rencana Pemerintah Jokowi naikkan harga BBM.
Namun Effendi tidak menghiraukan hal tersebut, dirinya menyatakan siap terima sanksi dari partainya. Padahal PDIP merupakan partai utama pendukung Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Saya tidak mungkin mengikuti nurani yang bertentangan dengan kenyataan. Kenapa harus sanksi dijadikan masalah, ini masalah prinsip. Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Effendi akan meminta penjelasan secara detail jika Jokowi ingin menaikkan harga BBM.
"Sepanjang pemerintah belum bisa menyampaikan secara konkret masalah energi dan tidak ada komitmen memberantas mafia yang membelenggu di sektor energi, saya tetap menolak," ungkapnya.
Menurut Effendi, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa menaikkan harga BBM, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan Jokowi dalam menghemat uang negara.
"Langkah konkretnya bisa dimulai dari perbaikan tata niaga, pembubaran SKK migas, pembubaran petral, diverifikasi, konversi, membangun kilang, membangun sarana transportasi, mengerem laju pertumbuhan otomotif dan laju pertumbuhan roda dua," tuturnya.
"Kemudian menyetok perbankan untuk memberikan bunga murah di awal, lalu menjerat para kreditor sepeda motor, jadi banyak hal sebetulnya, tidak serta merta langsung menaikkan harga BBM," paparnya.
Sebelumnya terdapat statement dari Ketua DPD PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan, PDIP akan memberi sanksi kadernya yang tidak mendukung rencana Pemerintah Jokowi naikkan harga BBM.
Namun Effendi tidak menghiraukan hal tersebut, dirinya menyatakan siap terima sanksi dari partainya. Padahal PDIP merupakan partai utama pendukung Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Saya tidak mungkin mengikuti nurani yang bertentangan dengan kenyataan. Kenapa harus sanksi dijadikan masalah, ini masalah prinsip. Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Effendi akan meminta penjelasan secara detail jika Jokowi ingin menaikkan harga BBM.
"Sepanjang pemerintah belum bisa menyampaikan secara konkret masalah energi dan tidak ada komitmen memberantas mafia yang membelenggu di sektor energi, saya tetap menolak," ungkapnya.
Menurut Effendi, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa menaikkan harga BBM, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan Jokowi dalam menghemat uang negara.
"Langkah konkretnya bisa dimulai dari perbaikan tata niaga, pembubaran SKK migas, pembubaran petral, diverifikasi, konversi, membangun kilang, membangun sarana transportasi, mengerem laju pertumbuhan otomotif dan laju pertumbuhan roda dua," tuturnya.
"Kemudian menyetok perbankan untuk memberikan bunga murah di awal, lalu menjerat para kreditor sepeda motor, jadi banyak hal sebetulnya, tidak serta merta langsung menaikkan harga BBM," paparnya.
(maf)
