Belum Kerja, Anggota DPR Tak Perlu Berharap Gajian
Rabu, 05 November 2014 - 08:50 WIB
Belum Kerja, Anggota DPR Tak Perlu Berharap Gajian
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR periode 2014-2019 selama satu bulan di awal mejabat tidak bekerja. Maka itu para anggota DPR tersebut disarankan tidak perlu memikirkan gaji pertamanya itu.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat para anggota DPR saat ini memiliki pola pikir pragmatis.
"Enggak usah pikirkan terima gajilah, nanti juga pasti terima enggak usah ribut. Tetapi mereka kan wakil publik, sudah ketahuan kan selama satu bulan ini mereka seperti apa," ujar Cecep kepada wartawan, Selasa malam, 4 November 2014 malam.
Sementara itu mengenai kebuntuan yang terjadi di internal DPR, menurutnya diperlukan pihak lain sebagai negosiator untuk menyatukan keduanya. Negosiator tersebut, lanjutnya, adalah negarawan baik dari lembaga negara maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
"Negosiatornya harus dicari, bisa lembaga tinggi negara fasilitasi DPD, MPR, MK, atau bisa negarawan seperti tokoh agama atau Jokowi sendiri," tukasnya.
Seperti diketahui saat ini terjadi dua kekuatan di internal DPR. Mereka adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) dan fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat para anggota DPR saat ini memiliki pola pikir pragmatis.
"Enggak usah pikirkan terima gajilah, nanti juga pasti terima enggak usah ribut. Tetapi mereka kan wakil publik, sudah ketahuan kan selama satu bulan ini mereka seperti apa," ujar Cecep kepada wartawan, Selasa malam, 4 November 2014 malam.
Sementara itu mengenai kebuntuan yang terjadi di internal DPR, menurutnya diperlukan pihak lain sebagai negosiator untuk menyatukan keduanya. Negosiator tersebut, lanjutnya, adalah negarawan baik dari lembaga negara maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
"Negosiatornya harus dicari, bisa lembaga tinggi negara fasilitasi DPD, MPR, MK, atau bisa negarawan seperti tokoh agama atau Jokowi sendiri," tukasnya.
Seperti diketahui saat ini terjadi dua kekuatan di internal DPR. Mereka adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) dan fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
(kur)
