Menyambut Kemaritiman Kita
Selasa, 04 November 2014 - 12:45 WIB
Menyambut Kemaritiman Kita
A
A
A
RIDWAN FADIL ARIF
Mahasiswa Jurusan Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Padjadjaran
Banyak tugas Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya di sektor kemaritiman Indonesia yang selama ini sempat terabaikan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kelautan Indonesia amat besar, yaitu sebesar USD1,2 triliun per tahun.
Seolah tertimpa durian runtuh, dibentuknya Menteri Koordinator Kemaritiman dapat sambutan baik dari masyarakat. Potensi laut Indonesia diharapkan tumbuh maksimal. Kementerian perlu mengubah paradigma negatif tentang adat istiadat warga pesisir yang cenderung boros agar tercipta sosial ekonomi yang membaik. Menko Kemaritiman harus tangguh dalam menyelesaikan masalah yang kompleks terkait dunia kemaritiman Indonesia.
Ada beberapa poin solutif yang harus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, meningkatkan produktivitas laut dan perikanan. Menurut Bank Dunia dan Organisasi Pangan, pada tahun 2030 sekitar dua pertiga konsumsi pangan dunia berasal dari sektor perikanan. Namun kenyataannya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia hanya menyumbang 11% produk olahan perikanan di tahun 2013, lebih kecil dari Thailand yang menyumbang 48%.
Kedua, memperbaiki infrastruktur maritim. Pelabuhan, dermaga, kapal dan alat tangkap, serta transportasi laut seperti tol laut, dirasa akan menunjang dunia maritim dan ekonomi Indonesia. Menurut Masyarakat Transportasi Indonesia, kini Indonesia tidak masuk dalam daftar peta perdagangan maritim dunia akibat biaya logistik yang tidak efisien.
Ketiga, membenahi birokrasi dan hukum maritim. Perizinan usaha perikanan yang rumit serta sarat pungutan liar semakin memperburuk wajah maritim Indonesia. Pemerintah harus memfasilitasi warga yang berencana masuk pada sektor maritim dengan biaya yang efisien dan persyaratan yang mudah.
Keempat, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kelangkaan SDM berkualitas menjadi salah satu faktor runtuhnya maritim Indonesia. Perlu komitmen tinggi dalam membangun pendidikan maritim agar terbentuk sinergi jangka panjang untuk memperbaiki laut Indonesia. Penulis yakin empat poin ini dirasa akan mengembalikan suasana maritim Indonesia yang telah lama hilang sehingga rakyat semakin sejahtera dan laut akan jaya. JalesvevaJayamahe!
Mahasiswa Jurusan Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Padjadjaran
Banyak tugas Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya di sektor kemaritiman Indonesia yang selama ini sempat terabaikan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kelautan Indonesia amat besar, yaitu sebesar USD1,2 triliun per tahun.
Seolah tertimpa durian runtuh, dibentuknya Menteri Koordinator Kemaritiman dapat sambutan baik dari masyarakat. Potensi laut Indonesia diharapkan tumbuh maksimal. Kementerian perlu mengubah paradigma negatif tentang adat istiadat warga pesisir yang cenderung boros agar tercipta sosial ekonomi yang membaik. Menko Kemaritiman harus tangguh dalam menyelesaikan masalah yang kompleks terkait dunia kemaritiman Indonesia.
Ada beberapa poin solutif yang harus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, meningkatkan produktivitas laut dan perikanan. Menurut Bank Dunia dan Organisasi Pangan, pada tahun 2030 sekitar dua pertiga konsumsi pangan dunia berasal dari sektor perikanan. Namun kenyataannya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia hanya menyumbang 11% produk olahan perikanan di tahun 2013, lebih kecil dari Thailand yang menyumbang 48%.
Kedua, memperbaiki infrastruktur maritim. Pelabuhan, dermaga, kapal dan alat tangkap, serta transportasi laut seperti tol laut, dirasa akan menunjang dunia maritim dan ekonomi Indonesia. Menurut Masyarakat Transportasi Indonesia, kini Indonesia tidak masuk dalam daftar peta perdagangan maritim dunia akibat biaya logistik yang tidak efisien.
Ketiga, membenahi birokrasi dan hukum maritim. Perizinan usaha perikanan yang rumit serta sarat pungutan liar semakin memperburuk wajah maritim Indonesia. Pemerintah harus memfasilitasi warga yang berencana masuk pada sektor maritim dengan biaya yang efisien dan persyaratan yang mudah.
Keempat, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kelangkaan SDM berkualitas menjadi salah satu faktor runtuhnya maritim Indonesia. Perlu komitmen tinggi dalam membangun pendidikan maritim agar terbentuk sinergi jangka panjang untuk memperbaiki laut Indonesia. Penulis yakin empat poin ini dirasa akan mengembalikan suasana maritim Indonesia yang telah lama hilang sehingga rakyat semakin sejahtera dan laut akan jaya. JalesvevaJayamahe!
(bbg)
