Fadli Zon Yakin Mega Tak Restui Ada DPR Tandingan
Senin, 03 November 2014 - 12:51 WIB
Fadli Zon Yakin Mega Tak Restui Ada DPR Tandingan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan di DPR dan parlemen saat ini tetap solid.
Menurutnya, keberadaan DPR tandingan inskonstitusional dan ilegal. "Kita lihat itu sebagai luapan kekecewaan karena sulit mendapatkan posisi dalam pimpinan komisi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, jabatan pemimpin komisi bukan suatu hal yang besar. Untuk pemilihan ini menjadi hak setiap anggota di setiap komisi tersebut.
"Anggota komisi ya harus ditetapkan lewat sidang paripurna. Kita sudah empat kali paripurna dan ada empat komisi yang tidak menyerahkan nama," ujarnya.
"Bukan suatu yang big deal, pimpinan komisi merupakan pengatur lalu lintas di komisi saja, semua keputusan ada di anggota, enggak ada masalah. Enggak usah dibesar-besarkan," sambungnya.
Namun begitu lanjut dia, komunikasi untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan ini terus berlanjut. Ia meyakini langkah seperti ini tak diinginkan seluruh ketua umum partai termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kalau kita tanya para ketua umum juga pasti tidak setuju. Saya yakin Bu Mega tidak setuju, karena dia orangnya sangat konstitusional, coba tanya Bu Mega setuju enggak sama langkah anak buahnya itu?" pungkasnya.
Menurutnya, keberadaan DPR tandingan inskonstitusional dan ilegal. "Kita lihat itu sebagai luapan kekecewaan karena sulit mendapatkan posisi dalam pimpinan komisi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, jabatan pemimpin komisi bukan suatu hal yang besar. Untuk pemilihan ini menjadi hak setiap anggota di setiap komisi tersebut.
"Anggota komisi ya harus ditetapkan lewat sidang paripurna. Kita sudah empat kali paripurna dan ada empat komisi yang tidak menyerahkan nama," ujarnya.
"Bukan suatu yang big deal, pimpinan komisi merupakan pengatur lalu lintas di komisi saja, semua keputusan ada di anggota, enggak ada masalah. Enggak usah dibesar-besarkan," sambungnya.
Namun begitu lanjut dia, komunikasi untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan ini terus berlanjut. Ia meyakini langkah seperti ini tak diinginkan seluruh ketua umum partai termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kalau kita tanya para ketua umum juga pasti tidak setuju. Saya yakin Bu Mega tidak setuju, karena dia orangnya sangat konstitusional, coba tanya Bu Mega setuju enggak sama langkah anak buahnya itu?" pungkasnya.
(maf)
