Romy Tuding KMP Intervensi PPP
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 02:29 WIB
Romy Tuding KMP Intervensi PPP
A
A
A
DEPOK - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menuding adanya intervensi terhadap Fraksi PPP oleh para pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) dalam rapat paripurna beberapa hari lalu yang berakhir ricuh.
Karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Romy ini, mosi tak percaya pantas dilayangkan.
"Saya kira mengacu pada normalitas mekanisme kerja dewan. Ada persoalan pimpinan dewan dalam mengesahkan hasil rapat paripurna dua hari lalu. Ada upaya lakukan intervensi fraksi PPP ini menggelikan untuk pimpinan dewan. Mereka tak bisa membaca surat yang disampaikan fraksi PPP," tegasnya di Ponpes Al Hikam, Beji, Depok, Kamis (30/10/2014).
Romy menilai kualitas dewan memimpin seperti itu tak sepantasnya dilakukan. Mosi tak percaya yang dilayangkan, kata dia, membuat PPP menilai pimpinan DPR harus diganti pimpinan baru.
"Pimpinan dewan yang ada itu tak miliki legitimasi moral, karena itu harus dilanjutkan memilih komisi dan badan-badan baru yang mengikuti pemilihan DPR yang baru," tukasnya.
Dia menilai jika dualisme berlarut-larut, maka akan mengganggu kinerja para menteri. Rapimnas PPP, lanjutnya, mendesak pemerintah menerbitkan Perppu UU MD3.
"Ada dualisme di DPR pemerintah tak bisa bekerja. Tak ada satupun menteri yang akan hadir di rapat kerja di DPR dengan pimpinan dualistik. Itulah kenapa apabila dualisme berlarut - larut, pemerintah didesak menerbitkan Perpu MD3," tandasnya.
Karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Romy ini, mosi tak percaya pantas dilayangkan.
"Saya kira mengacu pada normalitas mekanisme kerja dewan. Ada persoalan pimpinan dewan dalam mengesahkan hasil rapat paripurna dua hari lalu. Ada upaya lakukan intervensi fraksi PPP ini menggelikan untuk pimpinan dewan. Mereka tak bisa membaca surat yang disampaikan fraksi PPP," tegasnya di Ponpes Al Hikam, Beji, Depok, Kamis (30/10/2014).
Romy menilai kualitas dewan memimpin seperti itu tak sepantasnya dilakukan. Mosi tak percaya yang dilayangkan, kata dia, membuat PPP menilai pimpinan DPR harus diganti pimpinan baru.
"Pimpinan dewan yang ada itu tak miliki legitimasi moral, karena itu harus dilanjutkan memilih komisi dan badan-badan baru yang mengikuti pemilihan DPR yang baru," tukasnya.
Dia menilai jika dualisme berlarut-larut, maka akan mengganggu kinerja para menteri. Rapimnas PPP, lanjutnya, mendesak pemerintah menerbitkan Perppu UU MD3.
"Ada dualisme di DPR pemerintah tak bisa bekerja. Tak ada satupun menteri yang akan hadir di rapat kerja di DPR dengan pimpinan dualistik. Itulah kenapa apabila dualisme berlarut - larut, pemerintah didesak menerbitkan Perpu MD3," tandasnya.
(sms)
