Tantangan dan Harapan bagi Pemerintahan Baru
Kamis, 30 Oktober 2014 - 14:46 WIB
Tantangan dan Harapan bagi Pemerintahan Baru
A
A
A
Pesta demokrasi telah usai, meski sempat diwarnai isu yang menarik perhatian masyarakat. Maka terpilihlah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Kabinet kerja beserta susunan menterinya telah terbentuk, walau hingga kini masih dipertanyakan. Tampaknya citacita untuk menjadi lebih baik di berbagai sektor masih menjadi tantangan kita bersama, salah satunya sektor perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 70 juta masyarakat Indonesia masih ada di bawah garis miskin. Naiknya suku bunga Amerika Serikat juga menjadi daya tekan bagi Indonesia.
Rupiah akan semakin melemah jika pemerintahan baru tak tanggap mengelola hal ini. Tentu akan berdampak pada meningkatnya pengembalian uang pinjaman asing. Akibatnya masyarakat terkena dampak kenaikan harga barang-barang pokok. Kesenjangan sosial semakin berjarak lebar dan menimbulkan kemiskinan. Kondisi itu selain menyengsarakan rakyat, juga akan memunculkan berbagai masalah sosial yang akan sangat merusak dampaknya. Harus ada upaya penetapan upah minimum provinsi demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memunculkan iklim investasi yang lebih baik.
Tentunya penetapan itu harus mempertimbangkan iklim usaha juga. Selain itu, tantangan yang ada bisa dijadikan kesempatan. Penyelenggaraan ASEAN Economic Community (AEC) akan dimulai akhir 2015. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi geopolitik membawa keuntungan, salah satunya dapat berpartisipasi dan bersaing secara sehat dengan masyarakat ASEAN. Bebas tarif masuk antarnegara dan kerja sama masyarakat ASEAN membuat pemerintah baru siap memajukan strategi komunikasi politik.
Pemerintah bisa melakukan promosi ekspor, meningkatkan produk lokal berstandar internasional, serta mengelola kualitas dan reputasi produk dengan baik, sehingga masyarakat asing yakin bahwa produk lokal mampu bersaing dengan produk lainnya. Mengingat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih perlu diasah dan stigma buruk negara asing tentang perekonomian Indonesia, pemerintah harus membuat sosialisasi komunikasi yang jelas tentang AEC agar masyarakat siap menghadapi AEC.
Perlunya penerapan dan peningkatan kemampuan berbahasa asing agar masyarakat mudah berkomunikasi dengan pesaing ASEAN lainnya. Indonesia juga harus bisa meyakinkan negara ASEAN bahwa kita punya pasar dan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang besar. Jika kita berhasil menghadapi AEC, semakin banyak brand lokal yang merambah ke luar negeri dan mendapat standarisasi internasional.
Citra dan reputasi Indonesia tentu akan terangkat pula di mata dunia. Rakyat berharap Presiden Jokowi dapat meningkatkan kemajuan Indonesia di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah butuh tekad dan kemampuan kuat untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya politik.
Sebagai rakyat, kita harus berpartisipasi secara aktif dalam mendukung perkembangan Indonesia. Semoga kabinet Jokowi-JK bisa mengemban tugasnya dengan baik hingga memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. ●
GABRIELLE AGATHA
Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara
Kabinet kerja beserta susunan menterinya telah terbentuk, walau hingga kini masih dipertanyakan. Tampaknya citacita untuk menjadi lebih baik di berbagai sektor masih menjadi tantangan kita bersama, salah satunya sektor perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 70 juta masyarakat Indonesia masih ada di bawah garis miskin. Naiknya suku bunga Amerika Serikat juga menjadi daya tekan bagi Indonesia.
Rupiah akan semakin melemah jika pemerintahan baru tak tanggap mengelola hal ini. Tentu akan berdampak pada meningkatnya pengembalian uang pinjaman asing. Akibatnya masyarakat terkena dampak kenaikan harga barang-barang pokok. Kesenjangan sosial semakin berjarak lebar dan menimbulkan kemiskinan. Kondisi itu selain menyengsarakan rakyat, juga akan memunculkan berbagai masalah sosial yang akan sangat merusak dampaknya. Harus ada upaya penetapan upah minimum provinsi demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memunculkan iklim investasi yang lebih baik.
Tentunya penetapan itu harus mempertimbangkan iklim usaha juga. Selain itu, tantangan yang ada bisa dijadikan kesempatan. Penyelenggaraan ASEAN Economic Community (AEC) akan dimulai akhir 2015. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi geopolitik membawa keuntungan, salah satunya dapat berpartisipasi dan bersaing secara sehat dengan masyarakat ASEAN. Bebas tarif masuk antarnegara dan kerja sama masyarakat ASEAN membuat pemerintah baru siap memajukan strategi komunikasi politik.
Pemerintah bisa melakukan promosi ekspor, meningkatkan produk lokal berstandar internasional, serta mengelola kualitas dan reputasi produk dengan baik, sehingga masyarakat asing yakin bahwa produk lokal mampu bersaing dengan produk lainnya. Mengingat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih perlu diasah dan stigma buruk negara asing tentang perekonomian Indonesia, pemerintah harus membuat sosialisasi komunikasi yang jelas tentang AEC agar masyarakat siap menghadapi AEC.
Perlunya penerapan dan peningkatan kemampuan berbahasa asing agar masyarakat mudah berkomunikasi dengan pesaing ASEAN lainnya. Indonesia juga harus bisa meyakinkan negara ASEAN bahwa kita punya pasar dan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang besar. Jika kita berhasil menghadapi AEC, semakin banyak brand lokal yang merambah ke luar negeri dan mendapat standarisasi internasional.
Citra dan reputasi Indonesia tentu akan terangkat pula di mata dunia. Rakyat berharap Presiden Jokowi dapat meningkatkan kemajuan Indonesia di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah butuh tekad dan kemampuan kuat untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya politik.
Sebagai rakyat, kita harus berpartisipasi secara aktif dalam mendukung perkembangan Indonesia. Semoga kabinet Jokowi-JK bisa mengemban tugasnya dengan baik hingga memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. ●
GABRIELLE AGATHA
Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara
(ars)
