Dualisme Pemimpin DPR Akan Hambat Kinerja Pemerintah
Kamis, 30 Oktober 2014 - 04:59 WIB
Dualisme Pemimpin DPR Akan Hambat Kinerja Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Adanya pemimpin DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melahirkan dualisme kepemimpinan di lembaga parlemen tersebut.
Pendapat tersebut dikemukakan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurutnya, dualisme ini dinilai akan menghambat kinerja pemerintah nantinya.
"Ini akan ganggu pemerintah. Masa ada dua versi. Kepada siapa pemerntah akan bekerja sama kalau dipanggil ke DPR. Masa dua-duanya manggil. Secara hukum sudah tidak benar," kata Siti Zuhro kepada KORAN SINDO, Rabu 29 Oktober 2014.
Dia mempertanyakan bagaimana nantinya pemerintah bekerja ketika mitra kerjanya terus kisruh dan ada dua kepemimpinan. Seharusnya DPR jangan mengedepankan konflik gaduh, tapi juga memikirkan kepentingan bangsa.
Siti mengatakan, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, sudah seharusnya konflik di DPR diselesaikan.
"Tidak boleh dualisme kepemimpinan di DPR karena bagaimana pun juga itu yang akan terganggu langsung pemerintah," paparnya.
Siti mengaku heran pemilu telah usai namun aroma kontestasi tidak juga reda. Hal ini tidak hanya akan mempermalukan anggota DPR secara individu tapi juga secara institusi.
"Saat ini yang disorot oleh publik tidak hanya pemerintah tapi DPR juga disorot," kata dia.
Pendapat tersebut dikemukakan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurutnya, dualisme ini dinilai akan menghambat kinerja pemerintah nantinya.
"Ini akan ganggu pemerintah. Masa ada dua versi. Kepada siapa pemerntah akan bekerja sama kalau dipanggil ke DPR. Masa dua-duanya manggil. Secara hukum sudah tidak benar," kata Siti Zuhro kepada KORAN SINDO, Rabu 29 Oktober 2014.
Dia mempertanyakan bagaimana nantinya pemerintah bekerja ketika mitra kerjanya terus kisruh dan ada dua kepemimpinan. Seharusnya DPR jangan mengedepankan konflik gaduh, tapi juga memikirkan kepentingan bangsa.
Siti mengatakan, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, sudah seharusnya konflik di DPR diselesaikan.
"Tidak boleh dualisme kepemimpinan di DPR karena bagaimana pun juga itu yang akan terganggu langsung pemerintah," paparnya.
Siti mengaku heran pemilu telah usai namun aroma kontestasi tidak juga reda. Hal ini tidak hanya akan mempermalukan anggota DPR secara individu tapi juga secara institusi.
"Saat ini yang disorot oleh publik tidak hanya pemerintah tapi DPR juga disorot," kata dia.
(maf)
