Tiga Tantangan Besar Pemerintahan Jokowi-JK

Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi dalam agenda pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Setelah melalui drama politik yang cukup panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) secara sah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Akhirnya sebagai konklusi dari perta politik itu Jokowi-JK sudah melantik jajaran kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja kemarin. Kabinet Kerja sedari awal masa kerjanya sudah dihadapkan pada pada berbagai persoalan yang merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK ke depan diperkirakan mendapat banyak tantangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingat sebagian besar kursi panas telah dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Selain kubu oposisi yang telah menasbihkan dirinya, tentu akan ada beberapa kelompok kepentingan atau kelompok lainnya yang akan berseberangan.

Sejumlah tantangan tersebut dapat penulis bagi tiga kelompok. Pertama, tantangan internal. Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan beberapa partai politik yang mengusung Jokowi-JK serta para relawan yang jumlahnya terdiri atas akademisi, aktivis mahasiswa, purnawirawan TNI/Polri, ormas, buruh, LSM, dan sebagainya. Semua merasa berjasa mengantarkan Jokowi-JK menjadi pemenang dalam Pilpres 9 Juli 2014.

Komunikasi politik merupakan elemen penting yang harus dibangun Jokowi- JK. Bisa saja Jokowi-JK tersandera koalisinya sendiri. Kedua, tantangan eksternal. Rakyat yang pro dan kontra terhadap Jokowi-JK sangat tinggi ekspektasinya terhadap pemerintahan yang baru. Mereka menunggu realisasi dari semua janji presiden dan wakil presiden terpilih yang disampaikan saat kampanye.

KMP yang kalah mendaulat Prabowo-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden juga berhasil menguasai parlemen. Semakin berat tantangan pemimpin baru. Kemampuan pemerintahan dalam memobilisasi dukungan masyarakat dianggap akan memenangkan pertarungan politik pemerintahan ke depan.

Karena itu, pemerintahan baru harus mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat agar muncul opini publik untuk mendukung kebijakannya. Ketiga, tantangan pembangunan. Ini salah satu tugas berat yang dihadapi Jokowi-JK. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY banyak problematika yang urung rampung, khususnya di sektor perekonomian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, lebih dari 70 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kemiskinan. Masih banyak tantangan lain yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi-JK seperti ancaman pluralisme yang kini muncul berbagai gerakan radikal cenderung antipati terhadap keislaman dan keindonesiaan, korupsi merajalela, hingga kontroversi subsidi BBM yang belum ada jalan keluarnya.

Terlepas dari itu semua, kita sebagai rakyat yang patuh pada demokrasi seharusnya berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program pemerintahan Jokowi-JK yang berpihak pada rakyat serta mengkritisi jika pemerintahan berjalan tak sesuai koridor.

GHOFFAR ALBAB MAARIF
Mahasiswa Teknik Industri ITS,
Kepala Departemen PSDI MSI Ulul Ilmi Teknik Industri ITS
ITS Surabaya