Membenahi Pendidikan
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 19:35 WIB
Membenahi Pendidikan
A
A
A
ASQOLANI
Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sejarah baru Indonesia dimulai 20 Oktober 2014 ketika Ir H Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ketujuh dan Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya. Sebanyak 250 juta lebih rakyat Indonesia berada di pundak mereka. Jokowi yang didaulat menjadi pemimpin sederhana dan merakyat diharapkan membawa kemakmuran dan kemajuan bangsa, terutama dalam membenahi sistem pendidikan nasional (sisdiknas).
Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersurat citacita pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa cukup tinggi. Namun, faktanya, di setiap pelosok negeri masih banyak anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dan banyak pula yang berpendidikan tetapi minim moralitas. Tawuran, mabukmabukan, memakai narkotika hingga seks bebas masih mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Yang lebih memilukan lagi, alumni perguruan tinggi ikut serta merampas uang rakyat ketika menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Pemerintahan di bawah komando Jokowi mendapat tantangan mengenai pendidikan nasional. Beragam masalah dihadapi bangsa saat ini. Semestinya pemerintah dapat menyelesaikan berbagai masalah ini melalui pintu gerbang pendidikan terlebih dahulu. Butuh keseriusan dalam membenahi pendidikan sehingga mampu menjadi lokomotif penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini. Pemerintah juga harus kuat dan teguh berkomitmen dalam memosisikan pendidikan nasional sebagai “paradigma” dan bukan hanya sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Kita tentu masih ingat di masa kampanye, Jokowi pernah berjanji akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Namun kebijakan tersebut tidak akan berarti jika sistem pendidikan nasional belum terarah.
Untuk membangun kemajemukan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau ini, sungguh tidak rasional jika rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada seorang presiden dan wakilnya saja. Rakyat Indonesia jangan hanya menunggu jawaban. Keaktifan bangsa dalam pembangunan nasional amat diperlukan atas segala kebijakan pemerintah serta turut memberi saran dan kritik. Semoga slogan “Indonesia Hebat” terwujud dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
SABTU 25 OKTOBER 2014
Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sejarah baru Indonesia dimulai 20 Oktober 2014 ketika Ir H Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ketujuh dan Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya. Sebanyak 250 juta lebih rakyat Indonesia berada di pundak mereka. Jokowi yang didaulat menjadi pemimpin sederhana dan merakyat diharapkan membawa kemakmuran dan kemajuan bangsa, terutama dalam membenahi sistem pendidikan nasional (sisdiknas).
Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersurat citacita pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa cukup tinggi. Namun, faktanya, di setiap pelosok negeri masih banyak anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dan banyak pula yang berpendidikan tetapi minim moralitas. Tawuran, mabukmabukan, memakai narkotika hingga seks bebas masih mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Yang lebih memilukan lagi, alumni perguruan tinggi ikut serta merampas uang rakyat ketika menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Pemerintahan di bawah komando Jokowi mendapat tantangan mengenai pendidikan nasional. Beragam masalah dihadapi bangsa saat ini. Semestinya pemerintah dapat menyelesaikan berbagai masalah ini melalui pintu gerbang pendidikan terlebih dahulu. Butuh keseriusan dalam membenahi pendidikan sehingga mampu menjadi lokomotif penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini. Pemerintah juga harus kuat dan teguh berkomitmen dalam memosisikan pendidikan nasional sebagai “paradigma” dan bukan hanya sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Kita tentu masih ingat di masa kampanye, Jokowi pernah berjanji akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Namun kebijakan tersebut tidak akan berarti jika sistem pendidikan nasional belum terarah.
Untuk membangun kemajemukan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau ini, sungguh tidak rasional jika rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada seorang presiden dan wakilnya saja. Rakyat Indonesia jangan hanya menunggu jawaban. Keaktifan bangsa dalam pembangunan nasional amat diperlukan atas segala kebijakan pemerintah serta turut memberi saran dan kritik. Semoga slogan “Indonesia Hebat” terwujud dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
SABTU 25 OKTOBER 2014
(bbg)
