Jokowi, JK dan Mega Belum Klop?
Kamis, 23 Oktober 2014 - 23:26 WIB
Jokowi, JK dan Mega Belum Klop?
A
A
A
JAKARTA - Tiga hari pasca dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum juga mengumumkan jajaran anggota kabinetnya.
Kondisi itu diduga karena belum adanya kesepakatan di internal pihak Jokowi-JK. "Khususnya oleh partai pendukung Jokowi dan juga kelompok pendukung lainnya," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Idil melihat ada tiga unsur penting dalam persoalan ini yang belum selesai bersinergi."Yakni pilihan Jokowi, pilihan JK dan juga restu Megawati. Tiga tokoh ini yang menurut saya menentukan siapa calon menteri Jokowi-JK nantinya," kata Idil.
Dia mengatakan, sebenarnya Jokowi memiliki cukup waktu untuk bisa memilih calon-calon menterinya sejak terpilih hingga dilantik pada 20 Oktober kemarin.
Termasuk, lanjut dia, memberikan nama-nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapat rekomendasi rekam jejak kasus dan keuangannya.
"Sulit menampik Jokowi tak mendapat intervensi atas pilihan para menterinya. Jadi ini juga bukan soal sulit mencari para calon menteri, tetapi masih galau bagaimana agar semua kepentingan ini bisa diakomodir," tutur Idil.
Kondisi itu diduga karena belum adanya kesepakatan di internal pihak Jokowi-JK. "Khususnya oleh partai pendukung Jokowi dan juga kelompok pendukung lainnya," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Idil melihat ada tiga unsur penting dalam persoalan ini yang belum selesai bersinergi."Yakni pilihan Jokowi, pilihan JK dan juga restu Megawati. Tiga tokoh ini yang menurut saya menentukan siapa calon menteri Jokowi-JK nantinya," kata Idil.
Dia mengatakan, sebenarnya Jokowi memiliki cukup waktu untuk bisa memilih calon-calon menterinya sejak terpilih hingga dilantik pada 20 Oktober kemarin.
Termasuk, lanjut dia, memberikan nama-nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapat rekomendasi rekam jejak kasus dan keuangannya.
"Sulit menampik Jokowi tak mendapat intervensi atas pilihan para menterinya. Jadi ini juga bukan soal sulit mencari para calon menteri, tetapi masih galau bagaimana agar semua kepentingan ini bisa diakomodir," tutur Idil.
(dam)
