Birokrasi Rumit

PEMERINTAH meyakini pertumbuhan ekonomi yang hanya berkutat di level 5% dalam tiga tahun terakhir ini, masih terbuka peluang lebar menggenjot hingga pada kisaran 7% per tahun. Syarat untuk mendongkrak pertumbuhan sekitar 2% tersebut sudah dihafal luar kepala.

Persoalannya, untuk mewujudkan persyaratan itu bukanlah persoalan gampang meski hal itu persoalan sehari-hari, yakni masalah birokrasi. Entah sudah berapa banyak upaya yang ditempuh pemerintah untuk menyehatkan kehidupan birokrasi yang terus terbelit oleh kerumitan, namun hasilnya masih tetap menduduki urutan pertama faktor penghambat masuknya investasi di negeri ini. Persoalan rumitnya birokrasi di tubuh pemerintah bagaikan benang kusut yang sulit diurai lagi.

Kekusutan birokrasi tersebut semakin menjadi-jadi ketika hubungan koordinasi antarlembaga atau instansi di lingkungan pemerintah yang tak kunjung harmonis. Karena itu, jangan salahkan pihak investor yang akan menanamkan modal selalu memunculkan persoalan birokrasi yang menjadi ancaman batu sandungan.

Salah satu persoalan yang sering mengemuka adalah terjadinya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah di daerah dan pihak kementerian dalam hal ini pemerintah pusat, dan kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.

Tentu kebijakan yang tidak selaras antara daerah dan pusat dan antarkementerian itu menjadi tidak efektif dan efisien bagi pemodal untuk berinvestasi. Persoalan internal dalam tubuh pemerintah itu masih tetap saja sulit diminimalisasi, sementara masalah yang ditimbulkan jelas sangat tidak produktif untuk membuka jalan masuknya investasi. Bayangkan, kalau persoalan birokrasi masih saja menjadi penghambat utama maka jangan pernah bermimpi lebih jauh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Guna memutar roda perekonomian lebih kencang lagi, setidaknya pemerintah membutuhkan dana investasi yang tak kurang dari sebesar Rp6.000 triliun hingga lima tahun ke depan. Kebutuhan dana yang super besar itu untuk membenahi dan membangun infrastruktur yang tidak memadai, selama ini menjadi kendala terbesar dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian nasional. Sebenarnya, jujur saja jika melihat angka-angka realisasi penanaman modal baik investor asing maupun investor dalam negeri selalu menunjukkan angka optimistis.

Hanya, angka realisasi tersebut akansemakinbesarseandainya berbagai hambatan terutama persoalan kerumitan birokrasi bisa disingkirkan. Realisasi investasi berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan kedua mencapai sebesar Rp116,2 triliun. Pihak BKPM mengklaim angka realisasi investasi tersebut sebagai rekor tertinggi sejak 2010 lalu. Hanya, realisasi investasi yang tinggi tersebut tidak berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dari data yang dipublikasikan BKPM terungkap bahwa pada kuartal kedua tenaga kerja yang terserap hanya mencapai 350.803 orang, terdiri atas penyerapan di penanaman modal asing (PMA) sekitar 268.553 orang dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 82.250 orang. Bandingkan periode yang sama pada tahun lalu, total tenaga kerja yang terserap mencapai 626.376 orang yang meliputi PMA sebanyak 386.566 orang dan PMDN sekitar 239.810 orang.

Lalu, sejauh mana prediksi realisasi investasi hingga akhir tahun ini? Dengan melihat tren data realisasi investasi dalam dua triwulan lalu, Kepala BKPM Mahendra Siregar optimistis target investasi bakal terealisasi.

Sebagai gambaran, realisasi investasi sepanjang semester pertama tahun ini tercatat Rp222,8 triliun atau sudah mencapai sekitar 48,8% dari target yang dipatok pada 2014 sebesar Rp456,6 triliun, sebanyak Rp297,3 triliun dikontribusikan dari PMA dan sebesar Rp159,3 triliun disumbangkan oleh PMDN.

Untuk tahun depan, BKPM memprediksi realisasi investasi bakal lebih baik dibandingkan tahun ini. Karena itu, target realisasi investasi 2015 dipatok sebesar Rp524 triliun atau meningkat sekitar 15% dari target realisasi tahun ini. Dalam kondisi birokrasi rumit, pihak BKPM masih optimistis menggenjot investasi.

Bisa dibayangkan kalau birokrasi itu berjalan efektif dan efisien, target kenaikan realisasi yang dipatok BKPM sebesar 15%, sebuah angka yang kecil sekali. Ingat, birokrasi yang efektif dan efisien pada sebuah negara salah satu kunci utama mendongkrak arus investasi.