Akbar Tanjung: Tak Perlu Ada Sanksi Buat PPP
Rabu, 08 Oktober 2014 - 23:02 WIB
Akbar Tanjung: Tak Perlu Ada Sanksi Buat PPP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah menegaskan PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Karena itu, KMP harus memperhatikan kembali apa yang menjadi aspirasi PPP.
"Kita memang membutuhkan agar soliditas tetap terjaga, dipertahankan demi misi kita paling tidak dalam kurun waktu lima tahun ini. Kalau dalam perjalanannya ada perbedaan, kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika politik dari suatu organisasi," ucapnya saat pelantikan pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/10/2014).
Menurutnya, bila PPP masih tetap berkomitmen untuk bersama-sama ke depannya maka perlu diberi ruang. Ia berpandangan tidak perlu diberikan sanksi terhadap PPP karena membelot di paripurna pemilihan pemimpin MPR.
"KMP dibangun atas dasar satu platform yang sama, dalam memperjuangkan cita-cita. Dimana dalam pelaksanaannya tentu ada dinamika, namun jangan sampai merusak sendi-sendi kebersamaan. Kalau masih mau dengan kita ya harus kita buka," tegasnya.
Sebelumnya, PPP memutuskan bergabung fraksi partai politik pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat dalam paket Ketua dan Wakil Ketua MPR 2014-2019.
Selama ini, partai berlambang Kakbah itu berada di dalam Koalisi Merah Putih. PPP pindah ke kubu Jokowi-JK karena Koalisi Merah Putih tidak memberikan salah satu kursi Wakil Ketua MPR.
"Kita memang membutuhkan agar soliditas tetap terjaga, dipertahankan demi misi kita paling tidak dalam kurun waktu lima tahun ini. Kalau dalam perjalanannya ada perbedaan, kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika politik dari suatu organisasi," ucapnya saat pelantikan pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/10/2014).
Menurutnya, bila PPP masih tetap berkomitmen untuk bersama-sama ke depannya maka perlu diberi ruang. Ia berpandangan tidak perlu diberikan sanksi terhadap PPP karena membelot di paripurna pemilihan pemimpin MPR.
"KMP dibangun atas dasar satu platform yang sama, dalam memperjuangkan cita-cita. Dimana dalam pelaksanaannya tentu ada dinamika, namun jangan sampai merusak sendi-sendi kebersamaan. Kalau masih mau dengan kita ya harus kita buka," tegasnya.
Sebelumnya, PPP memutuskan bergabung fraksi partai politik pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat dalam paket Ketua dan Wakil Ketua MPR 2014-2019.
Selama ini, partai berlambang Kakbah itu berada di dalam Koalisi Merah Putih. PPP pindah ke kubu Jokowi-JK karena Koalisi Merah Putih tidak memberikan salah satu kursi Wakil Ketua MPR.
(kri)
