Kriteria Pemimpin MPR Versi Formappi
Kriteria Pemimpin MPR Versi Formappi
A
A
A
JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memiliki kriteria untuk Pemimpin MPR periode 2014-2019.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, Pemimpin MPR sebagaimana pejabat negara lain, harus figur yang mempunyai keutamaan moral yang memadai.
"Keutamaan moral seperti kejujuran, tidak korupsi, terbuka dan lain-lain," ujarnya kepada Sindonews, Selasa (7/10/2014).
Dia menambahkan, keutamaan moral itu merupakan syarat mutlak bagi pemimpin sekelas MPR. Karena posisi mereka itu akan menjadi acuan banyak orang dan mempengaruhi hidup rakyat Indonesia.
"Jika pemimpinnya bermasalah secara moral, maka secara otomatis tingkat kepercayaan publik terhadapnya akan merosot," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemimpin MPR merupakan jabatan atas dasar kepercayaan. Karenanya harus dijamin bahwa yang akan menjadi pemimpin haruslah orang yang dipercaya.
"Dengan demikian nama fraksi atau parpol yang berhak mengusung calon, harus mengusung orang atau figur yang berintegritas agar dipercaya oleh rakyat," ucapnya.
Dia mengimbau, parpol jangan hanya menjadikan kursi pimpinan sebagai ajang bagi-bagi jatah kekuasaan. Parpol harus punya tanggung jawab moral sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, Pemimpin MPR sebagaimana pejabat negara lain, harus figur yang mempunyai keutamaan moral yang memadai.
"Keutamaan moral seperti kejujuran, tidak korupsi, terbuka dan lain-lain," ujarnya kepada Sindonews, Selasa (7/10/2014).
Dia menambahkan, keutamaan moral itu merupakan syarat mutlak bagi pemimpin sekelas MPR. Karena posisi mereka itu akan menjadi acuan banyak orang dan mempengaruhi hidup rakyat Indonesia.
"Jika pemimpinnya bermasalah secara moral, maka secara otomatis tingkat kepercayaan publik terhadapnya akan merosot," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemimpin MPR merupakan jabatan atas dasar kepercayaan. Karenanya harus dijamin bahwa yang akan menjadi pemimpin haruslah orang yang dipercaya.
"Dengan demikian nama fraksi atau parpol yang berhak mengusung calon, harus mengusung orang atau figur yang berintegritas agar dipercaya oleh rakyat," ucapnya.
Dia mengimbau, parpol jangan hanya menjadikan kursi pimpinan sebagai ajang bagi-bagi jatah kekuasaan. Parpol harus punya tanggung jawab moral sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik.
(maf)
Explore More