Pemilihan Pemimpin MPR, Kisruh di DPR Bisa Terulang
Selasa, 07 Oktober 2014 - 09:08 WIB
Pemilihan Pemimpin MPR, Kisruh di DPR Bisa Terulang
A
A
A
JAKARTA - Kisruh anggota Fraksi PDIP dan sejumlah anggota DPR lain, yang sempat maju ke depan meja Pemimpin DPR saat rapat paripurna pemilihan Pemimpin MPR.
Legislator PDIP Adian Napitupulu mengatakan, aksi serupa bisa saja muncul, jika pemimpin sidang tidak memberi kesempatan kepada setiap anggota DPR untuk menyampaikan keberatannya (interupsi).
"Jelas bahwa hak bicara anggota DPR tidak boleh dihalangi, apalagi dalam rapat paripurna," ujar Adian saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Bagi Adian, alasan dirinya bersama anggota DPR lainnya maju ke depan meja pimpinan sidang, lantaran hak interupsinya dibatasi. Dia mengaku kecewa setelah mikrofon yang disediakan dimatikan.
Bahkan, menurut mantan pentolan aktivis 98 yang tergabung dalam aliansi Forum Kota (Forkot) ini, aksi maju ke meja pimpinan sidang disebut sebagai hal yang wajar dan bukan melanggar etika.
Menurut dia, aksinya tersebut dilakukan untuk mendapatkan hak kontitusinya sebagai anggota DPR. Dia menegaskan, tak ada satupun anggota dewan yang mempunyai hak menghalangi anggota dewan lainnya menyampaikan keberatannya.
"Siapapun yang coba-coba membatasi hak bicara anggota DPR dengan cara apapun, dia akan berhadapan dengan konstitusi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta saat rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR, tak ada satupun anggota dewan yang maju 'merangsek' ke meja pimpinan sidang.
Dia meminta agar meja pimpinan sidang tetap dalam kondisi steril. Bahkan, Fahri menyebut, aksi 'merangsek' ke depan pimpinan sidang termasuk dalam kategori pelanggaran berat anggota Dewan.
"Orang yang terlibat maju ke depan dan memegang pimpinan dianggap melanggar pelanggaran berat. Hukumannya bisa pemecatan dan pemberhentian sementara, intimidasi tak boleh dibiarkan," kata Fahri di DPR.
Legislator PDIP Adian Napitupulu mengatakan, aksi serupa bisa saja muncul, jika pemimpin sidang tidak memberi kesempatan kepada setiap anggota DPR untuk menyampaikan keberatannya (interupsi).
"Jelas bahwa hak bicara anggota DPR tidak boleh dihalangi, apalagi dalam rapat paripurna," ujar Adian saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Bagi Adian, alasan dirinya bersama anggota DPR lainnya maju ke depan meja pimpinan sidang, lantaran hak interupsinya dibatasi. Dia mengaku kecewa setelah mikrofon yang disediakan dimatikan.
Bahkan, menurut mantan pentolan aktivis 98 yang tergabung dalam aliansi Forum Kota (Forkot) ini, aksi maju ke meja pimpinan sidang disebut sebagai hal yang wajar dan bukan melanggar etika.
Menurut dia, aksinya tersebut dilakukan untuk mendapatkan hak kontitusinya sebagai anggota DPR. Dia menegaskan, tak ada satupun anggota dewan yang mempunyai hak menghalangi anggota dewan lainnya menyampaikan keberatannya.
"Siapapun yang coba-coba membatasi hak bicara anggota DPR dengan cara apapun, dia akan berhadapan dengan konstitusi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta saat rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR, tak ada satupun anggota dewan yang maju 'merangsek' ke meja pimpinan sidang.
Dia meminta agar meja pimpinan sidang tetap dalam kondisi steril. Bahkan, Fahri menyebut, aksi 'merangsek' ke depan pimpinan sidang termasuk dalam kategori pelanggaran berat anggota Dewan.
"Orang yang terlibat maju ke depan dan memegang pimpinan dianggap melanggar pelanggaran berat. Hukumannya bisa pemecatan dan pemberhentian sementara, intimidasi tak boleh dibiarkan," kata Fahri di DPR.
(maf)
