Soal Voting, Idrus: Kita Bukan Alat Pemuas!
Senin, 06 Oktober 2014 - 16:27 WIB
Soal Voting, Idrus: Kita Bukan Alat Pemuas!
A
A
A
JAKARTA - Fraksi partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ingin pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR dilakukan secara musyawarah.
Sebaliknya, Koalisi Merah Putih menegaskan akan melakukan pemilihan sesuai aturan.
"Bukan persoalan ingin atau tidak (voting) tapi persoalannya kita serahkan pada aturan main sebuah proses demokratisasi itu harus ada aturan mainnya," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Menurut dia, semua pihak harus mengikuti peraturan mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR sebagaimana tercantum di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Bukan persoalan enak mengenakkan, kita bukan alat pemuas. Kita bagian integral Bangsa Indonesia," tegasnya.
Dia mengatakan, keputusan itu bukan lantaran Koalisi Merah Putih tak mengakomodasi keinginan Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla yang menginginkan adanya musyawarah mufakat.
"Silakan pada aturan. Kita sudah minta pada partai-partai di Koalisi Merah Putih bahwa proses politik ikuti dengan baik dan jangan pernah meninggalkan aturan yang ada," tutur Idrus.
Idrus juga berharap tidak ada penundaan di pemilihan pimpinan MPR.
"Proses politik yang ada di sini tidak boleh ditunda. Ada agenda-agenda politik nasional yang harus kita ikuti," katanya.
---
Sebaliknya, Koalisi Merah Putih menegaskan akan melakukan pemilihan sesuai aturan.
"Bukan persoalan ingin atau tidak (voting) tapi persoalannya kita serahkan pada aturan main sebuah proses demokratisasi itu harus ada aturan mainnya," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Menurut dia, semua pihak harus mengikuti peraturan mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR sebagaimana tercantum di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Bukan persoalan enak mengenakkan, kita bukan alat pemuas. Kita bagian integral Bangsa Indonesia," tegasnya.
Dia mengatakan, keputusan itu bukan lantaran Koalisi Merah Putih tak mengakomodasi keinginan Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla yang menginginkan adanya musyawarah mufakat.
"Silakan pada aturan. Kita sudah minta pada partai-partai di Koalisi Merah Putih bahwa proses politik ikuti dengan baik dan jangan pernah meninggalkan aturan yang ada," tutur Idrus.
Idrus juga berharap tidak ada penundaan di pemilihan pimpinan MPR.
"Proses politik yang ada di sini tidak boleh ditunda. Ada agenda-agenda politik nasional yang harus kita ikuti," katanya.
---
(dam)
