Golkar: Pernyataan Abraham Samad Bukan Produk Hukum

Jum'at, 03 Oktober 2014 - 19:07 WIB
Golkar: Pernyataan Abraham...
Golkar: Pernyataan Abraham Samad Bukan Produk Hukum
A A A
JAKARTA - Ketua KPK Abraham Samad mengaku kecewa atas penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Setya disebut Samad berpotensi memiliki masalah hukum.

Menanggapi komentar Abraham Samad, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menyatakan, apa yang diucapkan ketua KPK adalah komentar pribadi dan tidak memiliki pretensi hukum.

"(Ucapan Abraham Samad) Itu pernyataan aparat penegak hukum, kalau pernyatan hukum saya tidak boleh mencampuri," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Ade mengaku, pihaknya tak mau menanggapi lebih jauh soal pernyataan Abraham Samad tersebut. Pasalnya, masalah hukum biarlah menjadi ranah penegak hukum. Menurutnya, Golkar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Saya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah politik, tidak boleh campuri hukum. Sekaligus, hukum tidak boleh campuri politik," ungkapnya.

Terkait kemungkinan Setya diduga terjerat sejumlah kasus korupsi, seperti ucapan Ketua KPK itu, pria yang akrab disapa Akom itu menegaskan, hal itu menjadi ranah hukum lembaga KPK. "Kalau yang begitu tanya ke Abraham sendiri," tambahnya.

Nama Ketua DPR terpilih Setya Novanto sering disebut dalam beberapa kasus yang ditangani KPK. Bahkan Setya Novanto beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Setidaknya ada dua kasus yang ditangani KPK yang menyeret nama Setya Novanto.

Kasus itu adalah kasus korupsi pembangunan venue PON Riau yang menjerat Eks Gubernur Riau Rusli Zainal dan kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Jatim di MK yang menjerat Akil Mochtar. Tak hanya diperiksa di KPK, Setya Novanto juga pernah dihadirkan ke muka persidangan dalam kedua kasus itu.
(kri)
Berita Terkait
Senator NTT Minta DPD...
Senator NTT Minta DPD RI Tak Diatur dalam UU MD3
Amanah UU, Badan Peradilan...
Amanah UU, Badan Peradilan Khusus Pilkada Harus Segera Dibentuk
Pakar Hukum Minta DPR...
Pakar Hukum Minta DPR Pahami UU Terkait Calon Anggota BPK
Pakar Hukum Nilai Analisis...
Pakar Hukum Nilai Analisis dari Rencana Revisi UU MK Sangat Dangkal
UU Minerba Bentuk Perlindungan...
UU Minerba Bentuk Perlindungan Negara untuk Korporasi Tambang
Revisi UU Minerba Melenggang...
Revisi UU Minerba Melenggang ke Paripurna
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
6 Produk Buatan China...
6 Produk Buatan China yang Digemari Konsumen Amerika Serikat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved