Gerindra: Tak Ada Deal Politik Antara KMP dan Demokrat
Gerindra: Tak Ada Deal Politik Antara KMP dan Demokrat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo menegaskan tidak ada deal-deal politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Partai Demokrat dalam pengajuan satu paket calon pemimpin DPR periode 2014-2019.
"Ya kami pasti sudah menduga akan diopinikan seperti itu, tapi tidak ada, ini hanya karena kesamaan aja," kata Edi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).
Menurut Edi, pengajuan satu paket pimpinan DPR itu telah melalui komunikasi politik di tingkat lobi antar fraksi. Dalam komunikasi itulah, kata dia, kemudian ditemukan kesamaan visi dan misi ke depan.
"Kebetulan usulannya dalam tingkat lobi kan terjadi panjang. Dalam komunikasi muncul kesamaan-kesamaan, walupun kita semua tahu bahwa KMP ini kan Demokrat juga sebenarnya ada di KMP," kata Edi.
Seperti diketahui, dalam sidang paripurna, Kamis (2/10/2014) dini hari, KMP mengusulkan Ketua DPR Setya Novanto Fraksi Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat) dan Fahri Hamzah (PKS).
Kini, usulan paket pimpinan DPR tersebut telah diterima dan telah resmi dilantik oleh Mahkamah Agung (MA).
"Ya kami pasti sudah menduga akan diopinikan seperti itu, tapi tidak ada, ini hanya karena kesamaan aja," kata Edi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).
Menurut Edi, pengajuan satu paket pimpinan DPR itu telah melalui komunikasi politik di tingkat lobi antar fraksi. Dalam komunikasi itulah, kata dia, kemudian ditemukan kesamaan visi dan misi ke depan.
"Kebetulan usulannya dalam tingkat lobi kan terjadi panjang. Dalam komunikasi muncul kesamaan-kesamaan, walupun kita semua tahu bahwa KMP ini kan Demokrat juga sebenarnya ada di KMP," kata Edi.
Seperti diketahui, dalam sidang paripurna, Kamis (2/10/2014) dini hari, KMP mengusulkan Ketua DPR Setya Novanto Fraksi Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat) dan Fahri Hamzah (PKS).
Kini, usulan paket pimpinan DPR tersebut telah diterima dan telah resmi dilantik oleh Mahkamah Agung (MA).
(kri)
Explore More