Pemerintah Bantah Sepakat Pilkada Lewat DPRD
Selasa, 30 September 2014 - 09:06 WIB
Pemerintah Bantah Sepakat Pilkada Lewat DPRD
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membantah pernah sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan dari awal pemerintah sepakat pelaksanaan pilkada langsung.
"Ah kapan mendukung pilkada tidak langsung. Baca dokumennya, pemerintah itu mengajukan gubernur tidak langsung, bupati atau wali kota langsung sejak awal," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014) dini hari.
Namun, kata dia, hampir semua fraksi meminta pelaksanaan pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada. "Kita siapkan sepakat kita langsung. Itu yang kita pelihara sampai rapat terakhir."
"Jadi sebenarnya pemerintah setelah rapat itu sudah oke langsung-langsung, sudah berapa kali disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, setuju langsung. Makanya kita siapkan langsung itu," ungkapnya.
Dia pun mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap menolak pelaksanaan pilkada lewat DPRD. "Enggak punya slot di situ. Kita kan pidato terakhir saja," katanya.
"Ah kapan mendukung pilkada tidak langsung. Baca dokumennya, pemerintah itu mengajukan gubernur tidak langsung, bupati atau wali kota langsung sejak awal," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014) dini hari.
Namun, kata dia, hampir semua fraksi meminta pelaksanaan pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada. "Kita siapkan sepakat kita langsung. Itu yang kita pelihara sampai rapat terakhir."
"Jadi sebenarnya pemerintah setelah rapat itu sudah oke langsung-langsung, sudah berapa kali disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, setuju langsung. Makanya kita siapkan langsung itu," ungkapnya.
Dia pun mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap menolak pelaksanaan pilkada lewat DPRD. "Enggak punya slot di situ. Kita kan pidato terakhir saja," katanya.
(kri)
