ICW: Waspadai Peluang Politik Uang Pemilihan Ketua DPD
ICW: Waspadai Peluang Politik Uang Pemilihan Ketua DPD
A
A
A
JAKARTA - ICW meminta KPK untuk mengawasi praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD. Dengan pengawasan KPK diharapkan calon yang mengandalkan uang untuk melenggang jadi Ketua DPD akan berpikir ulang.
Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, peluang terjadinya praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD sangat terbuka.
"Karena kandidat calon ketua DPD itu banyak, dikhawatirkan ada nuansa transaksional. Tidak menutup kemungkinan politik uang itu terjadi karena melihat kandidat itu berambisi," kata Dahlan saat dihubungi, Sabtu 27 September 2014.
Menurutnya, proses pemilihan ketua DPD ini harus diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti KPK. Sebab DPD dan KPK sudah pernah menjalin komitmen soal penjegahan korupsi.
"Penting juga keterlibatan PPATK dan KPK terutama jangan sampai praktik uang ini terjadi," katanya.
Dahlan menjelaskan, bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh KPK dengan mengawasi secara langsung proses pemilihan itu dari awal.
Bahkan KPK harusnya sudah mulai mengawasi, karena saat ini para kandidat sudah mulai melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan pertarungan di bursa pemilihan ketua DPD.
"Karena ada komitmen KPK dan DPD juga celah itu harus dipakai, dan dilakukan pemantauan langsung. Harapan kita kandidat berani memberikan menyatakan komitmen mereka mau bersih," katanya.
Selain itu, ICW meminta KPK agar langsung menangkap kandidat calon ketua DPD yang terbukti melakukan politik uang dalam proses tersebut.
"Kalau terbukti ada praktik uang di dalam pemilihan itu, KPK harus menindak kandidat tersebut," katanya.
Di luar permasalahan itu, ICW memiliki harapan besar terhadap calon ketua DPD selanjutnya. Sebab saat ini peranan DPD masih lebih dan belum terlihat kewenangan.
Bahkan dalam UU MD3 yang sudah direvisi oleh DPR, kewenangan DPD kembali dilemahkan.
"Penting juga soal kreteria pemimpin DPD ke depan harus memilikli komitmen yang kuat khususnya permasalahan daerah. Secara tegas kelembagaan DPD belum tergambar," katanya.
Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, peluang terjadinya praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD sangat terbuka.
"Karena kandidat calon ketua DPD itu banyak, dikhawatirkan ada nuansa transaksional. Tidak menutup kemungkinan politik uang itu terjadi karena melihat kandidat itu berambisi," kata Dahlan saat dihubungi, Sabtu 27 September 2014.
Menurutnya, proses pemilihan ketua DPD ini harus diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti KPK. Sebab DPD dan KPK sudah pernah menjalin komitmen soal penjegahan korupsi.
"Penting juga keterlibatan PPATK dan KPK terutama jangan sampai praktik uang ini terjadi," katanya.
Dahlan menjelaskan, bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh KPK dengan mengawasi secara langsung proses pemilihan itu dari awal.
Bahkan KPK harusnya sudah mulai mengawasi, karena saat ini para kandidat sudah mulai melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan pertarungan di bursa pemilihan ketua DPD.
"Karena ada komitmen KPK dan DPD juga celah itu harus dipakai, dan dilakukan pemantauan langsung. Harapan kita kandidat berani memberikan menyatakan komitmen mereka mau bersih," katanya.
Selain itu, ICW meminta KPK agar langsung menangkap kandidat calon ketua DPD yang terbukti melakukan politik uang dalam proses tersebut.
"Kalau terbukti ada praktik uang di dalam pemilihan itu, KPK harus menindak kandidat tersebut," katanya.
Di luar permasalahan itu, ICW memiliki harapan besar terhadap calon ketua DPD selanjutnya. Sebab saat ini peranan DPD masih lebih dan belum terlihat kewenangan.
Bahkan dalam UU MD3 yang sudah direvisi oleh DPR, kewenangan DPD kembali dilemahkan.
"Penting juga soal kreteria pemimpin DPD ke depan harus memilikli komitmen yang kuat khususnya permasalahan daerah. Secara tegas kelembagaan DPD belum tergambar," katanya.
(mhd)
Explore More