Jumhur: Pilkada Lewat DPRD Kepentingan Jangka Pendek
Kamis, 25 September 2014 - 17:16 WIB
Jumhur: Pilkada Lewat DPRD Kepentingan Jangka Pendek
A
A
A
JAKARTA - Rencana DPR yang ingin mengesahkan model pilkada tak langsung dinilai memasung hak demokrasi masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh inisiator gerakan penolakan terhadap pilkada dipilih DPRD, Jumhur Hidayat.
Menurut Jumhur, proses pilkada langsung telah diperjuangkan selama berpuluh puluh tahun dengan mengorbankan keringat dan nyawa masyarakat. Sehingga, pilkada langsung dianggap kedaulatan satu-satunya yang masih tersisa dimiliki masyarakat.
"Karena ini (pilkada lewat DPRD) kepentingan jangka pendek, tapi mengorbankan banyak orang. Nah cara-cara seperti ini tidak bisa dibiarkan," kata Jumhur di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Dia mengakui, pilkada langsung memang diakui masih ada kekurangan. Termasuk dinilai berbiaya mahal. Tapi, hal itu dinilainya masih terus diperbaiki.
"Kalau mahal pemilu ya dibikin murah, jangan hak-hak rakyat diambil dengan alasan yang dibuat-buat," ujar mantan Ketua BNP2TKI ini.
Jumhur menambahkan, pihaknya berharap DPR tetap mengembalikan pilkada dipilih langsung. Menurutnya, jika DPR memutuskan pilkada dipilih DPR maka akan terjadi gelombang aksi besar-besaran.
Menurut Jumhur, proses pilkada langsung telah diperjuangkan selama berpuluh puluh tahun dengan mengorbankan keringat dan nyawa masyarakat. Sehingga, pilkada langsung dianggap kedaulatan satu-satunya yang masih tersisa dimiliki masyarakat.
"Karena ini (pilkada lewat DPRD) kepentingan jangka pendek, tapi mengorbankan banyak orang. Nah cara-cara seperti ini tidak bisa dibiarkan," kata Jumhur di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Dia mengakui, pilkada langsung memang diakui masih ada kekurangan. Termasuk dinilai berbiaya mahal. Tapi, hal itu dinilainya masih terus diperbaiki.
"Kalau mahal pemilu ya dibikin murah, jangan hak-hak rakyat diambil dengan alasan yang dibuat-buat," ujar mantan Ketua BNP2TKI ini.
Jumhur menambahkan, pihaknya berharap DPR tetap mengembalikan pilkada dipilih langsung. Menurutnya, jika DPR memutuskan pilkada dipilih DPR maka akan terjadi gelombang aksi besar-besaran.
(kri)
