Priyo Hormati Sikap Demokrat Soal RUU Pilkada
Jum'at, 19 September 2014 - 00:31 WIB
Priyo Hormati Sikap Demokrat Soal RUU Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai sikap Demokrat yang mendukung pemilukada langsung harus dihormati.
Menurut dia, baik pemilukada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis. "Kita harus terbiasa mengormati pandangan dari partai politik dan fraksi. Begitu saya mendengar pernyataan resmi Demokrat, hormatilah pandangan itu," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Wakil Ketua DPR itu menilai dua mekanisme pemilihan kepala daerah itu demokratis."Dua-duanya cara halal dan cara Demokratis yang dimungkinan. Ini selera untuk memilih," kata Priyo.
Partai Demokrat menyatakan mendukung pemilukada langsung. Kendati begitu, partai berlambang bintang mercy ini memberikan 10 syarat.
Antara lain, Demokrat menginginkan dalam pemilukada terdapat uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota.
Kemudian, efisiensi biaya pilkada, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan pelibatan aparat birokrasi, pengaturan kampanye dan pembatasan dana, larangan politik uang dan sewa partai.
Menurut dia, baik pemilukada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis. "Kita harus terbiasa mengormati pandangan dari partai politik dan fraksi. Begitu saya mendengar pernyataan resmi Demokrat, hormatilah pandangan itu," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Wakil Ketua DPR itu menilai dua mekanisme pemilihan kepala daerah itu demokratis."Dua-duanya cara halal dan cara Demokratis yang dimungkinan. Ini selera untuk memilih," kata Priyo.
Partai Demokrat menyatakan mendukung pemilukada langsung. Kendati begitu, partai berlambang bintang mercy ini memberikan 10 syarat.
Antara lain, Demokrat menginginkan dalam pemilukada terdapat uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota.
Kemudian, efisiensi biaya pilkada, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan pelibatan aparat birokrasi, pengaturan kampanye dan pembatasan dana, larangan politik uang dan sewa partai.
(dam)
