Kepala Daerah Dipilih DPRD Sesuai Amanat Pancasila
Sabtu, 13 September 2014 - 21:05 WIB
Kepala Daerah Dipilih DPRD Sesuai Amanat Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah sesuai dengan amanat Pancasila, yakni sila keempat.
Fadli menyebutkan, poin keempat Pancasila itu menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan.
"Mereka yang mengerti bahasa Indonesia tahu itu demokrasi perwakilan. Kalau mau mengubah itu, ubah dulu Pancasila," ujar Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).
Menurutnya, pendiri bangsa Indonesia yakni Soekarno-Hatta sejak dulu telah mewariskan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan musyawarah berarti sistem demokrasi yang dianut adalah perwakilan.
Fadli menambahkan, sejak 10 tahun pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung telah menimbulkan banyak masalah, seperti kasus korupsi kepala daerah dan konflik horizontal.
"Saya tidak menyalahkan pemilihan kepala daerah langsung, karena itu bagian dari sejarah, tetapi pemilihan kepala daerah langsung itu lebih banyak jeleknya. Makanya kita harus kembalikan. Ada kasus 327 kepala daerah terlibat korupsi dan demokrasi kita semakin mahal," ungkapnya.
Fadli menyebutkan, poin keempat Pancasila itu menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan.
"Mereka yang mengerti bahasa Indonesia tahu itu demokrasi perwakilan. Kalau mau mengubah itu, ubah dulu Pancasila," ujar Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).
Menurutnya, pendiri bangsa Indonesia yakni Soekarno-Hatta sejak dulu telah mewariskan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan musyawarah berarti sistem demokrasi yang dianut adalah perwakilan.
Fadli menambahkan, sejak 10 tahun pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung telah menimbulkan banyak masalah, seperti kasus korupsi kepala daerah dan konflik horizontal.
"Saya tidak menyalahkan pemilihan kepala daerah langsung, karena itu bagian dari sejarah, tetapi pemilihan kepala daerah langsung itu lebih banyak jeleknya. Makanya kita harus kembalikan. Ada kasus 327 kepala daerah terlibat korupsi dan demokrasi kita semakin mahal," ungkapnya.
(kur)
