Koalisi Merah Putih Tegaskan Tak Ada Penjegalan
Koalisi Merah Putih Tegaskan Tak Ada Penjegalan
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih menegaskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bukan untuk menjegal siapapun.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Pansus Tatib, Toto Daryanto mengatakan UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) DPR dibuat bukan untuk menghambat siapapun untuk menjadi ketua dan pimpinan DPR.
Menurut dia, kedua aturan itu memberikan kesempatan bagi siapapun figur yang dianggap layak untuk jadi pimpinan dewan, dan diajukan oleh fraksi-fraksi.
"Sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi normanya. Karena norma ini justru paling dekat dengan UUD'45," kata Toto usai rapat koordinasi Koalisi Metah Putih di Ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Jumat 12 September 2014.
Menurut Toto, penilaian bahwa UU MD3 dan Tatib sesuai konstitusi ini bukan tanpa alasan.
Dia menegaskan, hak anggota untuk dipilih dan memilih terakomodasi di aturan tersebut.
Toto menegaskan, tidak ada pihak yang dirugikan dari pasal yang membahas soal pimpinan DPR itu.
"Karena (pimpinan DPR) tergantung dari lobi-lobi dari masing-masing fraksi siapa yang dicalonkan," tutur katanya.
Toto menegaskan, Koalisi Merah Putih tidak memiliki maksud untuk menghambat pencalonan dari pihak manapun karena, semuanya masih dinamis.
Bahkan, pihaknya tidak tahu fraksi mau mencalonkan siapa. "Dengan aturan tentang paket ini tidak automatis bahwa partai pemenang harus jadi ketua," paparnya.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini Tatib akan disahkan dalam paripurna. Karena, dari sisi jadwal pelantikan presiden, dan jadwal lainnya Tatib harus segera disahkan.
"Sekarang disahkan agar seluruh mekanisme dan kepentingan kenegaraan dalam pelantikan presiden, dan untuk memilih pimpinan," ujarnya.
Dia mengakui bahwa memang dalam pengesahan di tingkat pansus, dari sembilan fraksi ada dua fraksi yangg menolak yakni, PKB dan Hanura.
Ada satu fraksi yang juga menolak dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstusi terkait uji materi UU MD3 yakni PDIP. Namun, PDIP ikut dalam pembahasan dan menyetujui hampir seluruh pasal.
"Jadi PDIP terlibat. Hanya mengenai pimpinan itu yang belum sepakat menunggu hasil MK," tandasnya.
Untuk Koalisi Merah Putih, lanjutnya, sampai saat ini belum menyiapkan nama-nama untuk dicalonkan sebagai pimpinan DPR.
Koalisi hanya koordinasi saja tentang berbagai isu yang berkembang terutamam terkait dengan Tatib dan UU MD3 yang sedang digugat di MK.
"Sampai sekarang belum. Kita baru tahap aturan mainnya yg sudah selesai dibuat. Calonnya belum. Pembagian belum dibicarakan," tandasnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Pansus Tatib, Toto Daryanto mengatakan UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) DPR dibuat bukan untuk menghambat siapapun untuk menjadi ketua dan pimpinan DPR.
Menurut dia, kedua aturan itu memberikan kesempatan bagi siapapun figur yang dianggap layak untuk jadi pimpinan dewan, dan diajukan oleh fraksi-fraksi.
"Sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi normanya. Karena norma ini justru paling dekat dengan UUD'45," kata Toto usai rapat koordinasi Koalisi Metah Putih di Ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Jumat 12 September 2014.
Menurut Toto, penilaian bahwa UU MD3 dan Tatib sesuai konstitusi ini bukan tanpa alasan.
Dia menegaskan, hak anggota untuk dipilih dan memilih terakomodasi di aturan tersebut.
Toto menegaskan, tidak ada pihak yang dirugikan dari pasal yang membahas soal pimpinan DPR itu.
"Karena (pimpinan DPR) tergantung dari lobi-lobi dari masing-masing fraksi siapa yang dicalonkan," tutur katanya.
Toto menegaskan, Koalisi Merah Putih tidak memiliki maksud untuk menghambat pencalonan dari pihak manapun karena, semuanya masih dinamis.
Bahkan, pihaknya tidak tahu fraksi mau mencalonkan siapa. "Dengan aturan tentang paket ini tidak automatis bahwa partai pemenang harus jadi ketua," paparnya.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini Tatib akan disahkan dalam paripurna. Karena, dari sisi jadwal pelantikan presiden, dan jadwal lainnya Tatib harus segera disahkan.
"Sekarang disahkan agar seluruh mekanisme dan kepentingan kenegaraan dalam pelantikan presiden, dan untuk memilih pimpinan," ujarnya.
Dia mengakui bahwa memang dalam pengesahan di tingkat pansus, dari sembilan fraksi ada dua fraksi yangg menolak yakni, PKB dan Hanura.
Ada satu fraksi yang juga menolak dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstusi terkait uji materi UU MD3 yakni PDIP. Namun, PDIP ikut dalam pembahasan dan menyetujui hampir seluruh pasal.
"Jadi PDIP terlibat. Hanya mengenai pimpinan itu yang belum sepakat menunggu hasil MK," tandasnya.
Untuk Koalisi Merah Putih, lanjutnya, sampai saat ini belum menyiapkan nama-nama untuk dicalonkan sebagai pimpinan DPR.
Koalisi hanya koordinasi saja tentang berbagai isu yang berkembang terutamam terkait dengan Tatib dan UU MD3 yang sedang digugat di MK.
"Sampai sekarang belum. Kita baru tahap aturan mainnya yg sudah selesai dibuat. Calonnya belum. Pembagian belum dibicarakan," tandasnya.
(dam)
Explore More