Tim Transisi Diminta Tak Transaksi

JAKARTA - Tim Transisi Presiden terpilih Jokowi diminta untuk tidak bertransaksi di luar kewenangan yang semestinya.

Pasalnya, sebelumnya dikabarkan bahwa Tim Transisi telah mendatangi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II), pejabat eselon I, dan Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jika memang benar ada diantara Tim Transisi yang mendatangi BUMN dengan maksud bernegosiasi atau meminta kenaikan harga BBM saya kira itu memang bukan kapasitasnya,” kata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar saat dihubungi SINDO, Minggu 7 September 2014.

Idil mengatakan, segala bentuk kebijakan dan koordinasi terhadap perangkat kabinet masih berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepenuhnya. Karena, bagaimanapun SBY masih memegang mandat rakyat sampai dilantiknya presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.

“Kendali ada di presiden saat ini, maka tentu tindakan yang tidak tepat jika memang sekali lagi benar ada yang mendatangi BUMN,” jelas Idil.

Menurut Idil, Tim Transisi tentunya memperkerjakan orang-orang yang profesional dan memahami terhadap batasan kerja mereka. Sehingga, akan lebih baik jika Tim Transisi ini bekerja sesuai dengan kapasitasnya untuk mempersiapkan pemerintahan periode depan.

“Jadi hormati pemerintahan saat ini di sisa waktunya hingga tanggal 20 Oktober nanti,” imbuhnya.