Jokowi Diminta Benahi Tim Transisi

JAKARTA - Presien terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta membenahi internal tim transisi. Jangan sampai tim itu bekerja serampangan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadan Pohan mengatakan, niat baik kedua pimpinan selama ini sudah bagus, tapi semua memiliki aturan yang harus dihormati.

Menurut dia, hal-hal yang menyangkut jabatan orang dan kebijakan strategis sampai 20 Oktober masih menjadi tanggung jawab Presiden SBY.

"Kalau ada yang buruk juga tanggung jawab SBY, niat baik tidak bisa ditafsirkan secara serampangan. Jokowi terlalu kemajon (maju melampau batasan)," ujar Ramadan, Sabtu 6 September 2014.

Menurut dia, langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang mengeluarkan surat edaran (SE) tentang larangan menteri menerima tim transisi bila belum berkoordinasi dengan menteri koordinator menunjukkan agar semua pihak menyadari dan menghormati bahwa di dalam politik juga harus ada aturan main.

Menurut Ramadan, Jokowi harus memperbaiki internalnya dan menertibkan tim transisi.
Jangan sampai mereka memanfaatkan legitimasi yang diberikan Jokowi untuk melakukan tindakan di luar perkiraan.

"Sebaiknya soal internal di Jokowi yang menyangkut tim transisi diselesaikan. Tim transisi juga harus konsolidasi supaya tidak dibajak. Tim transisi harus steril," tutur Ramadan.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini meminta Jokowi agar lebih bersabar menunggu sampai pelantikan pada 20 Oktober yang tinggal beberapa minggu lagi.

Sebelum tanggal tersebut, Presiden SBY masih memerintah. Sebaiknya, Jokowi mematangkan konsep agar lebih kuat, sehingga ketika datang waktunya semua sudah siap.

"Jadi begitu dilantik, Jokowi langsung start terhadap program-programnya," kata Ramadan.

Ramadhan menambahkan, tim transisi Jokowi seharusnya lebih santun, terukur dalam melakukan dialog. Apalagi presiden telah menunjuk sejumlah Menteri Koordinator (Menko) untuk koordinasi dengan tim transisi.

"Tidak langsung ke menteri-menteri. Tapi ke Menko seperti Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Polhukam Djoko Suyanto, jadi tidak direct," katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY pada rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.

SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY.

Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.

"Kalau
cara pandang atau mindset-nya kita harus lakukan bersama-sama,
perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama,
mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru," tutur SBY.