Jokowi Diminta Tak Desak SBY Naikkan Harga BBM
Kamis, 28 Agustus 2014 - 05:06 WIB
Jokowi Diminta Tak Desak SBY Naikkan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tak mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Menurutnya, persoalan BBM merupakan tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
"Tapi jangan Pak SBY didesak-desak untuk mengurangi subsidi yang berimplikasi kenaikan BBM di akhir masa pemerintahannya," kata Priyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
Priyo mengatakan, Presiden SBY sudah memberikan sinyal di tenggat akhitlr masa jabatannya bahwa dirinya tidak ingin membuat kebijakan uang sifatnya strategis.
Bahkan, Presiden SBY juga telah meminta kabinetnya untuk tidak mengambil kebijakan strategis di akhir masa pemerintahan ini.
"Kalau SBY didorong-dorong di akhir pemerintahan beliau, ini tidak fair. Bahkan beliau juga tidak ingin mengganti Direktur Pertamina meskipun pak SBY masih berwenang," tegas Ketua DPP Partai Golkar itu.
Menurut Priyo, akan lebih baik jika pemerintahan mendatang (Jokowi-JK) yang menaikkan harga BBM tersebut. Karena, pemerintahan baru memiliki waktu yang lebih banyak ketimbang pemerintahan periode sekarang.
Sehingga, bisa lebih leluasa untuk mencarikan solusi atas kenaikan harga BBM itu. "Biar pemerintahan depan yang menaikkan (harga BBM)," terang Ketua Musyawarah Kerukunan Gotong Royong (MKGR) itu.
Lagipula, lanjutnya, setiap presiden di negeri ini pernah menaikkan harga BBM. Seperti misalnya, Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan SBY pernah menaikkan harga BBM.
Sehingga, Jokowi jangan merasa ingin diistimewakan dengan tidak menaikkan harga BBM selama memerintah.
"Setiap presiden pernah menaikkan harga BBM. Jangan diistimewakan Jokowi dengan tidak boleh menaikkan BBM," tutup Priyo.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Menurutnya, persoalan BBM merupakan tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
"Tapi jangan Pak SBY didesak-desak untuk mengurangi subsidi yang berimplikasi kenaikan BBM di akhir masa pemerintahannya," kata Priyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
Priyo mengatakan, Presiden SBY sudah memberikan sinyal di tenggat akhitlr masa jabatannya bahwa dirinya tidak ingin membuat kebijakan uang sifatnya strategis.
Bahkan, Presiden SBY juga telah meminta kabinetnya untuk tidak mengambil kebijakan strategis di akhir masa pemerintahan ini.
"Kalau SBY didorong-dorong di akhir pemerintahan beliau, ini tidak fair. Bahkan beliau juga tidak ingin mengganti Direktur Pertamina meskipun pak SBY masih berwenang," tegas Ketua DPP Partai Golkar itu.
Menurut Priyo, akan lebih baik jika pemerintahan mendatang (Jokowi-JK) yang menaikkan harga BBM tersebut. Karena, pemerintahan baru memiliki waktu yang lebih banyak ketimbang pemerintahan periode sekarang.
Sehingga, bisa lebih leluasa untuk mencarikan solusi atas kenaikan harga BBM itu. "Biar pemerintahan depan yang menaikkan (harga BBM)," terang Ketua Musyawarah Kerukunan Gotong Royong (MKGR) itu.
Lagipula, lanjutnya, setiap presiden di negeri ini pernah menaikkan harga BBM. Seperti misalnya, Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan SBY pernah menaikkan harga BBM.
Sehingga, Jokowi jangan merasa ingin diistimewakan dengan tidak menaikkan harga BBM selama memerintah.
"Setiap presiden pernah menaikkan harga BBM. Jangan diistimewakan Jokowi dengan tidak boleh menaikkan BBM," tutup Priyo.
(maf)
