Koalisi Besar Tak Jamin Pemerintah Aman
Selasa, 29 Juli 2014 - 17:47 WIB
Koalisi Besar Tak Jamin Pemerintah Aman
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan koalisi besar tidak dapat menjamin jalannya suatu pemerintahan dalam periode tertentu akan aman.
Hal tersebut seperti diungkapkannya saat ditemui dalam acara silaturahim dan open house di kediamannya, Jalan Jati Padang Poncol Nomor 19, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Menurut Jafar, selama ini publik selalu berpersepsi bahwa pemerintahan yang didukung banyak partai dalam suatu koalisi besar akan berjalan stabil. Padahal, lanjutnya, hal tersebut hanya pemandangan di permukaan.
"Ada anggapan kalau lebih besar koalisi di parlemen tentu akan dimudahkan. Pengalaman yang lalu, sambil dia berkoalisi dan tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi jangankan itu (Koalisi Merah Putih), yang sudah terikat saja berpendapat lain dengan dalil demokratisasi dan kebebasan berpendapat," ujar Jafar kepada wartawan, Selasa (29/7/2014).
Dalam kesempatan tersebut Jafar menjelaskan, bahwa dalam sistem presidensial sebenarnya tidak mengenal adanya koalisi oleh beberapa partai. Namun, menurutnya, kasus di Indonesia adalah hal yang berbeda.
"Dalam (sistem) presidensial tidak mengenal koalisi. Tapi bagaimana pun, wujud (pemerintahan) kita presidensial tapi aromanya parlementer, karena multi partai. Kebijaksanaan pemerintah disetujui DPR. Hal-hal strategis dibahas dan disetujui bersama DPR," pungkas dia.
Hal tersebut seperti diungkapkannya saat ditemui dalam acara silaturahim dan open house di kediamannya, Jalan Jati Padang Poncol Nomor 19, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Menurut Jafar, selama ini publik selalu berpersepsi bahwa pemerintahan yang didukung banyak partai dalam suatu koalisi besar akan berjalan stabil. Padahal, lanjutnya, hal tersebut hanya pemandangan di permukaan.
"Ada anggapan kalau lebih besar koalisi di parlemen tentu akan dimudahkan. Pengalaman yang lalu, sambil dia berkoalisi dan tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi jangankan itu (Koalisi Merah Putih), yang sudah terikat saja berpendapat lain dengan dalil demokratisasi dan kebebasan berpendapat," ujar Jafar kepada wartawan, Selasa (29/7/2014).
Dalam kesempatan tersebut Jafar menjelaskan, bahwa dalam sistem presidensial sebenarnya tidak mengenal adanya koalisi oleh beberapa partai. Namun, menurutnya, kasus di Indonesia adalah hal yang berbeda.
"Dalam (sistem) presidensial tidak mengenal koalisi. Tapi bagaimana pun, wujud (pemerintahan) kita presidensial tapi aromanya parlementer, karena multi partai. Kebijaksanaan pemerintah disetujui DPR. Hal-hal strategis dibahas dan disetujui bersama DPR," pungkas dia.
(kri)
