Untuk Satu Indonesia
Kamis, 10 Juli 2014 - 13:51 WIB
Untuk Satu Indonesia
A
A
A
INDONESIA telah melewati satu babak besar dalam pesta demokrasi, yaitu pencoblosan. Siapa pun yang mendapat suara terbanyak harus dihormati. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Dengan demikian, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan memimpin negeri ini, hal itu sudah menjadi takdir ilahi. Sejauh ini, satu babak krusial pemilihan presiden (pilpres) sebagai prosedur demokrasi telah dilalui secara aman. Kekhawatiran akan adanya pergesekan akibat manuver pragmatis tim sukses atau fanatisme masing-masing pendukung, tidak terjadi.
Namun seperti dipahami, coblosan adalah satu babak dalam proses pilpres, seperti halnya kampanye. Satu babak lebih krusial adalah penghitungan suara, dengan hasil final (real count) berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Babak penghitungan sangat krusial karena masing-masing tim pasangan kandidat mengklaim memenangkan pilpres berdasarkan quick count atau hitung cepat dari lembaga survei. Prabowo-Hatta mengklaim kemenangan berdasarkan survei LSN, IRC, JSI, dan Puskaptis.
Sementara Jokowi-JK mengklaim kemenangan berdasarkan survei SMRC, LSI, Litbang Kompas, dan RRI. Opini di media pun terbelah dalam klaim-klaim kemenangan. Kondisi kian rumit ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan jagoannya. Megawati mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat dapat dinyatakan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Dia pun sangat optimistis tidak akan ada perubahan signifikan.
Kubu Prabowo-Hatta tidak mau kalah. Prabowo mengklaim kemenangan berdasarkan sejumlah data yang masuk ke tim pemenangan, dan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menjadi acuan. Prabowo atas nama Koalisi Merah Putih pun mengucapkan terima kasih atas mandat yang diberikan rakyat. Saling klaim dari lembagai survei ataupun media yang menyiarkannya sudah pasti tidak bisa menjadi acuan karena sejak awal mereka sudah terbelah.
Tidak ada yang netral dan benar-benar menunjukkan objektivitasnya, apalagi jika klaim itu berasal dari kandidat atau tim suksesnya. Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari pun mengusulkan adanya investigasi untuk melihat metodologi dan data dari setiap lembaga survei. Mengapa datanya bisa berbeda? Masyarakat harus tetap dingin dan menahan diri karena titik paling krusial pilpres baru dimulai.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengimbau kedua kubu agar tidak terpancing ketegangan yang rawan memunculkan konflik horizontal. SBY juga mengingatkan kedua belah pihak untuk siap menang dan siap kalah serta bisa saling menghormati apa pun hasil coblosan. Imbauan tersebut sepantasnya diamini kedua pasangan, tim sukses, dan simpatisannya.
Semua harus mengingat bahwa ujung dari kontestasi ini adalah untuk satu Indonesia: Indonesia yang demokratis, Indonesia maju, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Semua ikhtiar, termasuk pergesekan yang terjadi, pun untuk kepentingan satu Indonesia. Karena itulah, mari serahkan bola panas penghitungan hasil pencoblosan pilpres ini kepada KPU.
Biarkanlah lembaga yang otoritatif ini menjalankan tugasnya dengan tenang dan kemudian memutuskan siapa yang menjadi pemenang pilpres. Tentu lembaga tersebut harus bisa fair, karena selama ini fakta terjadinya kecurangan ternyata banyak dilakukan oknum penyelenggara pemilu, terutama di level daerah. Bawaslu tidak kalah berperannya untuk mengawal penghitungan, juga lembaga pemantau independen.
Semua berkewajiban mengawal pemilu berlangsung jujur, adil, dan fair serta sekaligus membuktikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Peran serta masyarakat luas untuk menjadi watchdog jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penghitungan. Tak kalah pentingnya, TNI dan Polri harus benar-benar mengawal detik-detik penghitungan, pengumuman hingga pascapengumuman.
Mereka harus mampu memitigasi semua potensi konflik. Dalam tensi emosional politik yang sedemikian tinggi, jangan biarkan terbuka sedikit pun yang bisa memicu benturan.
Dengan demikian, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan memimpin negeri ini, hal itu sudah menjadi takdir ilahi. Sejauh ini, satu babak krusial pemilihan presiden (pilpres) sebagai prosedur demokrasi telah dilalui secara aman. Kekhawatiran akan adanya pergesekan akibat manuver pragmatis tim sukses atau fanatisme masing-masing pendukung, tidak terjadi.
Namun seperti dipahami, coblosan adalah satu babak dalam proses pilpres, seperti halnya kampanye. Satu babak lebih krusial adalah penghitungan suara, dengan hasil final (real count) berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Babak penghitungan sangat krusial karena masing-masing tim pasangan kandidat mengklaim memenangkan pilpres berdasarkan quick count atau hitung cepat dari lembaga survei. Prabowo-Hatta mengklaim kemenangan berdasarkan survei LSN, IRC, JSI, dan Puskaptis.
Sementara Jokowi-JK mengklaim kemenangan berdasarkan survei SMRC, LSI, Litbang Kompas, dan RRI. Opini di media pun terbelah dalam klaim-klaim kemenangan. Kondisi kian rumit ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan jagoannya. Megawati mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat dapat dinyatakan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Dia pun sangat optimistis tidak akan ada perubahan signifikan.
Kubu Prabowo-Hatta tidak mau kalah. Prabowo mengklaim kemenangan berdasarkan sejumlah data yang masuk ke tim pemenangan, dan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menjadi acuan. Prabowo atas nama Koalisi Merah Putih pun mengucapkan terima kasih atas mandat yang diberikan rakyat. Saling klaim dari lembagai survei ataupun media yang menyiarkannya sudah pasti tidak bisa menjadi acuan karena sejak awal mereka sudah terbelah.
Tidak ada yang netral dan benar-benar menunjukkan objektivitasnya, apalagi jika klaim itu berasal dari kandidat atau tim suksesnya. Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari pun mengusulkan adanya investigasi untuk melihat metodologi dan data dari setiap lembaga survei. Mengapa datanya bisa berbeda? Masyarakat harus tetap dingin dan menahan diri karena titik paling krusial pilpres baru dimulai.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengimbau kedua kubu agar tidak terpancing ketegangan yang rawan memunculkan konflik horizontal. SBY juga mengingatkan kedua belah pihak untuk siap menang dan siap kalah serta bisa saling menghormati apa pun hasil coblosan. Imbauan tersebut sepantasnya diamini kedua pasangan, tim sukses, dan simpatisannya.
Semua harus mengingat bahwa ujung dari kontestasi ini adalah untuk satu Indonesia: Indonesia yang demokratis, Indonesia maju, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Semua ikhtiar, termasuk pergesekan yang terjadi, pun untuk kepentingan satu Indonesia. Karena itulah, mari serahkan bola panas penghitungan hasil pencoblosan pilpres ini kepada KPU.
Biarkanlah lembaga yang otoritatif ini menjalankan tugasnya dengan tenang dan kemudian memutuskan siapa yang menjadi pemenang pilpres. Tentu lembaga tersebut harus bisa fair, karena selama ini fakta terjadinya kecurangan ternyata banyak dilakukan oknum penyelenggara pemilu, terutama di level daerah. Bawaslu tidak kalah berperannya untuk mengawal penghitungan, juga lembaga pemantau independen.
Semua berkewajiban mengawal pemilu berlangsung jujur, adil, dan fair serta sekaligus membuktikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Peran serta masyarakat luas untuk menjadi watchdog jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penghitungan. Tak kalah pentingnya, TNI dan Polri harus benar-benar mengawal detik-detik penghitungan, pengumuman hingga pascapengumuman.
Mereka harus mampu memitigasi semua potensi konflik. Dalam tensi emosional politik yang sedemikian tinggi, jangan biarkan terbuka sedikit pun yang bisa memicu benturan.
(hyk)
