Eva Sundari Bilang RUU MD3 Banyak Mudarat
Selasa, 08 Juli 2014 - 16:08 WIB
Eva Sundari Bilang RUU MD3 Banyak Mudarat
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari memprotes pengambilan keputusan terhadap RUU MD3 tentang perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Menurut dia, ada beberapa hal yang dilanggar dari perubahan peraturan itu. "Ada fatsum yang dilanggar pertama saat lalu suasana diputuskan setelah pilpres," kata Eva saat menyampaikan interupsinya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Kedua, protes dilayangkan karena rencana kemungkinan Ketua DPR tidak otomatis dijabat oleh partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg). (Baca: Hari Ini Sidang Tentukan Aturan Pemilihan Ketua DPR)
"Fatsum berikutnya dipahami bahwa berbasis kinerja dan fatsum internasional bahwa parpol yang menang diberi penghargan kursi pimpinan," terangnya.
Eva menyarankan, agar pembahasan dan pengambilan keputusana RUU MD3 dibahas setelah Pilpres 2014. Hal ini penting dilakukan agar perubahan peraturan ini terbebas dari kepentingan. "Saya sangat menyesalkan, bahwa bukan kita semakin dewasa tetapi karena kepentingan sesat pilpres," ucapnya.
"Saya protes draf UU ini karena tidak bawa perbaikan, justru mudharatnya banyak. Tunggu pilpres skesai agar suasananya lebih bagus," pungkasnya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang dilanggar dari perubahan peraturan itu. "Ada fatsum yang dilanggar pertama saat lalu suasana diputuskan setelah pilpres," kata Eva saat menyampaikan interupsinya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Kedua, protes dilayangkan karena rencana kemungkinan Ketua DPR tidak otomatis dijabat oleh partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg). (Baca: Hari Ini Sidang Tentukan Aturan Pemilihan Ketua DPR)
"Fatsum berikutnya dipahami bahwa berbasis kinerja dan fatsum internasional bahwa parpol yang menang diberi penghargan kursi pimpinan," terangnya.
Eva menyarankan, agar pembahasan dan pengambilan keputusana RUU MD3 dibahas setelah Pilpres 2014. Hal ini penting dilakukan agar perubahan peraturan ini terbebas dari kepentingan. "Saya sangat menyesalkan, bahwa bukan kita semakin dewasa tetapi karena kepentingan sesat pilpres," ucapnya.
"Saya protes draf UU ini karena tidak bawa perbaikan, justru mudharatnya banyak. Tunggu pilpres skesai agar suasananya lebih bagus," pungkasnya.
(maf)
