Prioritas Capres

KITA telah berulang kali mendengar visi misi dua pasangan capres dan cawapres dalam berbagai kesempatan. Baik melalui debat resmi capres-cawapres dan debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pemaparan visi misi di berbagai organisasi serta dalam kampanye.

Hingga debat capres ketiga tadi malam, publik sudah cukup familier dengan visi misi dan program- program yang disampaikan capres-cawapres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa dan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ada banyak kesamaan, tapi tidak sedikit pula perbedaannya. Baik dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi, pemberantasan korupsi, politik internasional maupun ketahanan nasional dan seterusnya. Semua yang dipaparkan kedua capres-cawapres baik dan dimaksudkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Soal mana yang lebih tepat untuk menjawab tantangan bangsa kita lima tahun ke depan, para pemilih yang akan menentukan pada Pilpres 9 Juli 2014.

Pilihan rakyat harus dihormati sekaligus telah menjadi penentu siapa yang dianggap tepat memimpin Indonesia 2014-2019. Berdiskusi soal visi misi dan program para capres, ada satu hal yang perlu dipertegas kembali agar publik semakin mudah dalam menentukan pilihan.

Meski para capres sudah menyampaikan paparan visi misi, penjabaran dan pelaksanaan misi dalam sejumlah poin yang disampaikan ke KPU, belum tergambar dengan jelas prioritas misi dan rencana aksinya seperti apa. Prioritas menjadi istilah yang penting karena dalam soal visi misi terjadi kemiripan antarkedua capres.

Prioritas bisa jadi salah satu pembeda di antara banyak kesamaan di antara kedua kandidat capres di samping faktor-faktor lain seperti karakter, gaya kepemimpinan, team work maupun latar belakang si capres-cawapres. Mengapa prioritas menjadi begitu signifikan?

Prioritas misi dan rencana aksi yang dilakukan seorang capres akan menentukan sekali arah perjalanan bangsa ini ke depan. Visi misi yang cemerlang tidak akan terwujud tanpa prioritas pelaksanaan rencana aksi yang tepat. Apalagi waktu yang dimiliki presiden terpilih nanti tidak banyak, hanya lima tahun dan mungkin efektifnya hanya empat tahun.

Sementara ratusan masalah yang menuntut penyelesaian cepat sudah harus diambil alih presiden terpilih begitu dia selesai mengucapkan sumpah jabatan di depan seluruh rakyat Indonesia. Prioritas program dan rencana aksi seorang presiden mensyaratkan fokus, konsistensi, dan ketahanan.

Jika kita ingin memprioritaskan kemandirian pangan dan energi sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan dengan negara lain, turunan aksinya banyak sekali. Dan dari puluhan turunan rencana aksi tersebut, tim pakar capres akan menggodok bersama para menteri terkait untuk kemudian diimplementasikan dalam sebuah kebijakan nasional.

Tapi proses tidak selesai di situ. Persoalan yang tak kalah rumit adalah pada tataran implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah harus ekstrawaspada pada tahapan ini. Karena banyak sekali yang terpeleset di wilayah yang sarat godaan dan jebakan ini.

Sejumlah menteri dan pejabat tinggi lain yang terseret KPK membuktikan betapa pelaksanaan kebijakan adalah tantangan besar dari kelanjutan cita-cita mewujudkan prioritas di atas. Tantangan di level implementasi bisa datang dari delapan penjuru angin. Jika lolos di penjuru pertama, masih ada tujuh penjuru lain yang sangat mungkin menghadang dengan kekuatan yang lebih besar.

Apalagi jika kebijakan yang diambil ini benar-benar mengusik rasa aman dan nyaman sejumlah pihak yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan yang sangat kuat. Kelompok inilah yang sebenarnya potensial merobohkan dan/atau memorakporandakan prioritas presiden di samping kelompok lainnya.

Presiden sebagai pemegang kemudi pemerintahan harus tahu apa yang harus dilakukan atas gangguan ini. Di sinilah ketangguhan dan konsistensi seorang presiden dipertaruhkan. Begitu dia mudah dibelokkan oleh lobi-lobi tingkat tinggi, kendali negara tidak seutuhnya dipegang presiden. Prioritas yang telah disusun dengan susah payah dan menguras energi besar akan siasia di lapangan.