Ungkap Kampanye Hitam

ADA-ADA saja. Mungkin itulah sebagian respons yang muncul ketika Faizal Assegaf dengan beraninya meminta klarifikasi transkrip pembicaraan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak menyeret Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.

Manuver yang dilakukan Faizal Assegaf di tengah pertarungan Pilpres 2014 sudah pasti langsung memancing reaksi keras. Dari tim capres Jokowi menilai transkrip tersebut sebagai kampanye hitam dan dilakukan lawan politiknya, sedangkan dari kubu Prabowo ada yang mengatakan tindakan tersebut bisa jadi sengaja dilakukan untuk membuat kondisi seolah-olah ada serangan dan penganiayaan yang dilakukan pihak lawannya sendiri. Mana yang benar?

Dalam kondisi yang sedemikian terpolarisasi, kebenaran dan kesalahan kembali pada perspektif masing-masing. Bagi yang mencoba untuk objektif, pasti akan kesulitan menarik kesimpulan karena isu, rumor, fitnah, dan pencitraan sudah menjadi satu adonan. Saling serang dan saling tangkis menjadikan siapa pun kesulitan berdiri di posisi “antara”.

Lihatlah, Wimar Witoelar yang sangat kencang menghajar Prabowo melalui akun Twitter-nya menampilkan” Gallery of Rogues dan Kebangkitan Bad Guys” yang menjajarkan Prabowo dengan tokoh pendukungnya dengan latar gambar latar Soeharto, Osamah bin Laden, dan teroris. Celakanya, dia juga memuat logo Muhammadiyah dalam bagian kelompok itu.

Apa yang dilakukan Wimar tentu tidak ada bedanya dengan yang dilakukan Setyardi Budiono melalui tabloid Obor Rakyat yang dianggap memfitnah Jokowi. Pada saat bersamaan, muncul benturan informasi soal tudingan keterlibatan Prabowo dalam penculikan. Mantan Panglima ABRI Jenderal (purn) Wiranto yang kini menjadi pendukung Jokowi, buka-bukaan dengan mengatakan bahwa penculikan bukan perintah pimpinan ABRI saat itu, melainkan inisiatif Prabowo.

Menurut dia, pengakuan juga disampaikan Prabowo saat sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Namun, apa yang disampaikan Wiranto langsung ditangkis Letjen (purn) Suryo Prabowo. Dia meminta masyarakat tidak mempercayai Wiranto dan menyebut yang bersangkutan dipecat Gus Dur karena mengetahui dialah pelanggar HAM sebenarnya. Langkah tim Jokowi melaporkan Setyardi ke aparat penegak hukum sudah tepat, begitu pun kubu Prabowo yang mempersoalkan Wimar dan Wiranto.

Walaupun pertarungan opini, isu, dan kampanye negatif sudah biasa dalam politik, siapa pun harus sepakat jangan sampai kebebasan atas nama demokrasi dinodai dengan kampanye hitam. Jangan sampai fitnah dibiakkan begitu saja membunuh karakter seseorang, apalagi itu adalah orang yang akan memimpin bangsa ini.

Pun manuver apa yang dilakukan Faizal Assegaf harus dikembalikan ke ranah hukum. Motif atau ada siapa di balik manuvernya, belumlah jelas dan harus diungkap. Karena itu, Basrief Arief harus bersungguh-sungguh melaporkan ke kepolisian. Megawati pun seharusnya mengambil langkah serupa. Faizal Assegaf yang sudah begitu berani tidak cukup berhenti pada meminta klarifikasi.

Dia harus membeber rekaman asli, bukan transkrip. Lebih dari itu, Kejagung harus menunjukkan keseriusannya mengungkap kasus dugaan korupsi bus Transjakarta, kalau perlu KPK juga turun tangan. Sejauh ini, tersimpan banyak misteri mulai dengan munculnya nama Michael Bimo Putranto yang kerap disebut dekat dengan Jokowi, pernyataan mantan Kadishub Udar Pristono bahwa Jokowi tahu semua proses pengadaan bus dan laporan adanya komponen bus berkarat.

Kasus kian misteri ketika Basrief Arief sejak dini mengatakan bahwa Jokowi tidak terkait kasus tersebut, dan beredarnya surat edaran perintah penundaan pemeriksaan terhadap Jokowi yang kemudian dibantah Kejagung.

Apalagi, kemudian KPK menegaskan belum pernah menerima laporan kasus bus Transjakarta dari Jokowi ataupun Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Jokowi mengaku sudah melaporkan masalah tersebut ke KPK. Begitu banyak misteri bukan?