Busyro: Korupsi Era Reformasi dari Pusat Sampai Daerah
Sabtu, 14 Juni 2014 - 11:16 WIB
Busyro: Korupsi Era Reformasi dari Pusat Sampai Daerah
A
A
A
BOGOR - Korupsi menjadi musuh bersama masyarakat karena mengerogoti semua sendi-sendi bangsa. Namun, pemberantasan korupsi masih menjadi tugas berat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa mendatang.
Sebenarnya, korupsi tidak hanya marak terjadi sejak era reformasi, tapi sudah ada sejak era Orde Baru. Lalu dimana letak perbedaan korupsinya?
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, korupsi yang terjadi pada era Orde Baru lebih terpusat. Hal itu dikatakannya saat diskusi media KPK di Kawasan Cisarua, Bogor, Sabtu (14/6/2014).
"Korupsi terjadi di Orba (Orde Baru) dan terpusat, orang banyak berharap dan sirna, sekarang korupsi sentralistrik dan di daerah-daerah juga," kata Busyro.
Dalam diskusi dengan topik 'Intervensi Politik Terhadap Media' hadir juga Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Dalam kesempatan itu, Busyro juga menyoroti peran partai politik (parpol) dimana hampir setiap kader parpol pernah berurusan dengan KPK.
Mantan Komisi Yudisial (KY) ini menambahkan, proses demokrasi dalam pemilu legislatif, kursi DPR kadang hanya bisa diperoleh orang-orang yang memiliki akses, uang, dan dinasti politik.
"Demokrasi hanya bisa diperoleh orang yang berduit," pungkas Busyro.
Sebenarnya, korupsi tidak hanya marak terjadi sejak era reformasi, tapi sudah ada sejak era Orde Baru. Lalu dimana letak perbedaan korupsinya?
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, korupsi yang terjadi pada era Orde Baru lebih terpusat. Hal itu dikatakannya saat diskusi media KPK di Kawasan Cisarua, Bogor, Sabtu (14/6/2014).
"Korupsi terjadi di Orba (Orde Baru) dan terpusat, orang banyak berharap dan sirna, sekarang korupsi sentralistrik dan di daerah-daerah juga," kata Busyro.
Dalam diskusi dengan topik 'Intervensi Politik Terhadap Media' hadir juga Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Dalam kesempatan itu, Busyro juga menyoroti peran partai politik (parpol) dimana hampir setiap kader parpol pernah berurusan dengan KPK.
Mantan Komisi Yudisial (KY) ini menambahkan, proses demokrasi dalam pemilu legislatif, kursi DPR kadang hanya bisa diperoleh orang-orang yang memiliki akses, uang, dan dinasti politik.
"Demokrasi hanya bisa diperoleh orang yang berduit," pungkas Busyro.
(kri)
